NasionalKampanye Digital Kian Masif, Gen-Z Tak Langsung Percaya

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membacakan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Kanpor KPU RI. (Foto: Istimewa)

FTNews, Jakarta – Tahapan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah masuk masa kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye berlangsung 75 hari sejak kemarin, Selasa 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pada pemilu kali ini, banyak peserta pemilu yang memanfaatkan kampanye digital di media sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye juga merupakan juga bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat umum dari peserta pemilu.

Pasal 275 menyebut, terdapat sembilan metode kampanye yang dapat dilakukan peserta pemilu, meliputi:

  1. pertemuan terbatas
  2. pertemuan tatap muka
  3. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.
  4. pemasangan alat peraga di tempat umum
  5. media sosial
  6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
  7. rapat umum
  8. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon. 
  9. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pemilu 2024 ini, media sosial masif digunakan dalam penyebaran informasi terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dan caleg yang berlaga. 

“Media sosial merupakan pedang bermata dua, yaitu bisa menggerakkan perilaku memilih atau menolak salah satu kandidat untuk dipilih. Jadi tergantung pada kontennya,” kata Pengamat Politik Emrus Sihombing kepada FTNews, di Jakarta, Rabu (29/11).

Pengguna gadget sedang mengakses media sosial. Foto: Istimewa

Aturan Penggunaan Media Sosial

Pada masa kampanye Pemilu 2024, kampanye digital masif digunakan peserta pemilu untuk menyebarkan visi, misi, program dan/atau citra diri. Dalam penggunaannya, KPU membatasi penggunaan media sosial, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.

Pembatasan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana tertuang pada pasal 37 dan 38.

Tetapi Emrus berpendapat jumlah tersebut sangat terbatas untuk menguasai ruang publik. Khususnya, untuk melawan narasi melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokatif yang menyudut salah satu pasangan calon (paslon).

“Pembatasan 20 akun di era pembatasan media sosial itu tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan,” kata Emrus.

“Sehingga pembatasan itu tidak efektif. Untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokatif justru (jumlah akun media sosial) tanpa batas tapi diberi ketentuan soal konten yang boleh dan tidak boleh diunggah,” tambahnya.

Dalam peraturan itu juga mengatur desain dan materi kampanye di media sosial, yang tertuang dalam Pasal 37 ayat 3,4, dan 5.

Desain dan materi pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selanjutnya, desain dan materi pada media sosial dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. 

Serta, gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Media Sosial Sebagai Alat Kampanye

Konten di media sosial sangat berpengaruh dalam menggerakkan perilaku gen-z dan milenial untuk memilih paslon tertentu. “Jadi, bukan media sosialnya yang dahsyat tapi kontennya,” tegas Emrus.

BACA JUGA:   Soal Keterlibatan Oknum TNI di Kanjuruhan, Ini Kata Komisi I DPR

Kemudahan masyarakat untuk mengakses media sosial menjadi nilai lebih sebagai sarana kampanye digital. Emrus menjelaskan, konten di media sosial dapat diatur dengan struktur, masif, dan sistematis.

Pada 2023 sebanyak 153 juta pengguna media sosial adalah anak muda. Angka ini menyentuh 79,5 persen dari keseluruhan populasi sebanyak 167 juta, melansir Data Reportal.

Dari jumlah tersebut sebanyak 78,5 persen pengguna internet diperkirakan menggunakan paling tidak satu buah atau akun media sosial. 

Instagram menjadi sosial media yang paling banyak generasi muda pakai untuk akses informasi politik, sebanyak 62 persen. Data ini merujuk survei Katadata Insight Center (KIC) yang bertajuk Politik di Mata Anak Muda: Persepsi dan Kecenderungan Gen Z & Milenial terhadap Capres, Parpol, dan Kampanye Pemilu 2024.

Selanjutnya, 40,8 persen responden mengakses Youtube untuk mendapatkan informasi soal politik. Lalu, 38,1 persen lewat Facebook, 33,8 persen via TikTok, dan 30,2 persen melalui Twitter.

Emrus menilai masifnya penggunaan media sosial untuk kampanye digital harus diiringi tanggung jawab oleh para peserta pemilu. 

“Karena kalau KPU dan Bawaslu terlalu intervensi, para peserta pemilu bisa protes. Jadi kita beri aja tanggung jawab itu pada peserta pemilu,” kata Emrus.

Kemudian, Emrus menjelaskan dengan tanggung jawab ini diharapkan para peserta pemilu bisa saling membela lawannya. “Jika itu terjadi maka hoaks, hate speech, dan provokatif akan layu sebelum berkembang,” tambahnya.

kampanye digital, kampanye di media sosial
ilustasi Gen-Z memberikan suara dalam pemilu. (Foto: Pexels)

Gen-Z Tidak Langsung Percaya Isi Kampanye Digital

Andini, Mahasiswa jurnalistik kerap melihat kampanye digital di akun sosial media miliknya. “Setiap buka media sosial paling enggak ada satu konten kampanye yang selalu muncul,” ungkap Andini pada FTNews, Rabu (29/11).

Twitter menjadi tempat dirinya menonton kampanye digital. Konten pencitraan tiap pasangan capres dan calon wakil presiden cawapres sering muncul.

Kampanye di media sosial tidak memengaruhi sikapnya untuk menentukan pilihan. Baginya, track record peserta pemilu lebih penting.

Kemudian, Samuel seorang mahasiswa menilai, isi kampanye digital yang kerap muncul belum menjawab masalah di Indonesia. “Jadi terlihat kampanye ini masih di level permukaan saja atau kasarnya si bisa dibilang dangkal,” ujar Samuel.

Senada dengan Andini, menurut Samuel kampanye politik tidak memengaruhi sikapnya dalam menentukan pilihan. Ia mengaku sering menonton konten kampanye di media sosial, seperti Youtube, Instagram, dan Twitter.

Berbeda sikap dengan Andini dan Samuel, sikap untuk memilih peserta pemilu diutarakan Alya setelah melihat kampanye digital. “Tapi gak serta merta langsung yakin aja. Karena sampai sekarang masih saya pelajari dan pahami lagi tiap updatean kampanye capres-cawapres,” ungkap Alya.

Andika, juga seorang mahasiswa menilai bahwa kampanye digital tidak dapat dijadikan patokan untuk memilih. “Istilah “media framing” jadi gak semua yang ada di media sosial itu benar adanya bahkan bisa dilebih-lebihkan,” ujar Andika.

Sikap skeptis dan check n recheck setiap melihat kampanye digital menjadi acuan bagi Andika agar tidak terjebak dalam hoaks dalam momen pemilu saat ini.