FTNews – Dalam acara World Water Forum ke-10 di Bali, Senin (20/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mewujudkan tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa acara ini harus menjadi momentum bagi negara-negara di dunia untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama.
Mulai dari berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, hingga mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. “Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan,†jelas Jokowi.
Air memiliki peran penting dan sentral dalam kehidupan manusia. Bahkan, air juga digadang-gadang menjadi the next oil di masa depan nanti.
Ia mengatakan juga bahwa air sangat penting dalam sisi ekonomi. Krisis air dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia hingga enam persen hingga tahun 2050.
Oleh karena itu, untuk menunjukan tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan, Jokowi pamerkan perjuangannya dalam waktu 10 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, ia telah memperkuat infrastruktur air di berbagai daerah di Indonesia.
Contohnya, membangun 42 bendungan dan 1,18 juta hektar jaringan irigasi. Juga, merehabilitasi 4,3 juta hektar jaringan irigasi dan membangun 2.156 kilometer (km) pengendali banjir dan pengaman pantai.
Ia juga menunjukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang ia bangun, yaitu PLTS Terapung Cirata. PLTS ini merupakan PLTS terbesar se-Asia Tenggara yang dapat menghasilkan 245 gigaWatt (GW) setiap tahunnya.
Belum Cukup
“Namun, semua upaya ini tidak cukup. Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani,†ujar ayah dari Gibran Rakabuming Raka, calon Wakil Presiden RI.
Ia menegaskan bahwa melalui WWF ini, harus mengambil langkah strategis, aksi nyata, dan komitmen bersama dalam mewujudkan sumber daya air yang terintegrasi. Terutama, untuk membangun tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia mengusung tiga hal dalam forum ini. Pertama adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi tantangan bersama. Terutama, untuk negara-negara kepulauan kecil yang mengalami kelangkaan air.
Lalu, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama yang konkret dan inovatif sesuai dengan kebutuhan negara penerima. Selain itu, juga untuk mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berstandar hukum internasional.
Terakhir, memperkuat political leadership. Di mana, ini adalah kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
Indonesia mengangkat empat inisiatif baru untuk menegakan prinsip-prinsip tersebut. Yaitu melalui penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan iklim, dan tata kelola air di negara-negara kepulauan kecil. Serta, penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik agar menjadi aksi nyata.
“Air bukan sekedar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita. Preserving water is our collective responsibility,†pungkas Presiden Jokowi.
