Anies Sebut Presiden Jarang Muncul di Forum PBB, Sindir Jokowi atau Prabowo?

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir presiden yang dinilainya jarang muncul ke pertemuan PBB.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat memberikan pidato dalam acara Rapat Pimpinan Nasional perdana Organisasi Gerakan Rakyat di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Minggu 13 Juli 2025.

“Bapak ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB, kepala negara tidak muncul, selalu menteri luar negeri,” ujarnya seperti dilihat dari kanal Youtube Gerakan Rakyat.

Baca Juga: Jokowi Berharap Ginting Juara di Indonesia Open 2023

Tak Aktif Pertemuan

Ilustrasi pertemuan di PBB. [Istimewa]

Ia mengibaratkan Indonesia seperti rumah terbesar ke-4 di suatu kampung mestinya aktif di setiap pertemuan.

Baca Juga: Tanggapan Jokowi Soal Peniadaan Gubernur: Itu Perlu Kajian Mendalam

"Ini bapak ibu sekalian kalau tidak aktif di dunia internasional itu seperti awal kita warga kampung ukuran rumahnya no.4 terbesar di kampung itu, tapi kalau rapat kampung kita gak pernah datang," kata Anies.

"Cuma kita bayar iuran jalan terus bikin ramai juga tidak, taat di kampung. Cuma begitu rapat kita gak datang, padahal ukuran rumah kita nomor empat terbesar di kampung," sambungnya.

Lanjut Anies mengatakan sudah saatnya Indonesia aktif dalam pertemuan internasional.

"Sudah saatnya kita tidak lagi pasif, sudah saatnya kita mengambil posisi yang proaktif," pesannya.

Sindir Prabowo atau Jokowi

Mantan Presiden Jokowi. [Istimewa]

Meski begitu, Anies tidak menyebutkan secara gamblang ucapannya apakah menyindir mantan Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo Subianto.

Sebab dalam pidatonya, Anies mengatakan bertahun-tahun Indonesia tidak hadir di pertemuan PBB, sedangkan Presiden Prabowo belum ada satu tahun menjadi Presiden RI ke-8, sampai saat ini.

Diketahui mantan Presiden Jokowi jarang tampil langsung di forum Sidang Umum PBB sejak menjabat pada tahun 2014.

Jokowi lebih fokus pada masalah dalam negeri dibandingkan menghadiri sidang PBB secara fisik.

Jokowi dinilai lebih mengutamakan kebijakan luar negeri yang memberikan manfaat ekonomi konkret, seperti investasi dan infrastruktur, sehingga forum multilateral seperti PBB dianggap kurang menghasilkan keuntungan langsung bagi Indonesia.

Jokowi sendiri tidak pernah secara langsung menjelaskan alasan ketidakhadirannya, namun Kepala Staf Kepresidenan dan pengamat menyebut tugas-tugas presiden yang padat dan strategi diplomasi yang pragmatis sebagai faktor utama.