Bencana Ekologis Banjir di Sumut, Walhi Sumut Sebut 7 Perusahaan Ini Jadi Penyebabnya
- Potensi polusi sungai bila limbah galian mengandung unsur beracun
- Video luapan Sungai Batang Toru di Jembatan Trikora menunjukkan gelondongan kayu dalam jumlah besar.
- WALHI Sumut mensinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari area pembangunan infrastruktur PLTA.
3. PT Toba Pulp Lestari (PKR)
Ratusan hingga ribuan hektare hutan di DAS Batang Toru telah beralih fungsi menjadi Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang ditanami eukaliptus, terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan.
4. Skema PHAT (Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami)
Pembukaan hutan melalui skema PHAT menjadi salah satu pemicu banjir bandang. Kawasan koridor satwa yang menghubungkan Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Blok Barat telah terdegradasi sedikitnya 1.500 hektare dalam tiga tahun terakhir.
Lanjut, Rianda menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor bukan sekadar akibat hujan ekstrem.
“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan," ungkapnya.
“Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan," sambungnya.
Tuntutan Walhi Sumut
Walhi Sumut menegaskan bahwa kehadiran industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Oleh karenanya, tuntutan Walhi Sumut ke pemerintah yakni:
1. Menghentikan Aktivitas Industri Ekstraktif di Ekosistem Batang Toru
Diantaranya:
- Mengevaluasi dan mencabut izin PT Agincourt Resources
- Mengevaluasi dan menghentikan proyek PLTA Batang Toru (NSHE)
- Menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari, termasuk praktik PKR
- Menghentikan aktivitas keempat perusahaan lain yang disebut sebelumnya
2. Menindak Tegas Pelaku Perusakan Lingkungan
Termasuk tujuh perusahaan yang diindikasikan merusak hutan dan lahan di DAS Batang Toru.
3. Menetapkan Kebijakan Perlindungan Ekosistem Batang Toru
Melalui RTRW Kabupaten, Provinsi, dan Nasional secara terpadu.
4. Memastikan Kebutuhan Dasar Para Penyintas
Serta mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk memitigasi kejadian serupa.
Update Banjir Sumatera Utara: 116 Warga Meninggal, 42 Masih Dicari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terkini dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara.
Hingga Jumat 28 November 2025 sore ini, tercatat 116 warga meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian.
"Pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian, 42 jiwa masih dalam pencarian," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers daring.
Ia menegaskan bahwa data korban sangat mungkin bertambah. Pasalnya, masih terdapat beberapa lokasi longsor dan jalur terisolasi yang belum bisa ditembus tim gabungan.
