Bencana Ekologis Banjir di Sumut, Walhi Sumut Sebut 7 Perusahaan Ini Jadi Penyebabnya

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem.

Melainkan faktor kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama bencana banjir di Sumut.

Hal ini seperti disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut yang menyebutkan bencana banjir merupakan bencana ekologis.

Baca Juga: Kota Medan Banjir Besar, Ini Nomor Call Center Basarnas untuk Evakuasi Warga

Walhi Sumut menyebut tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda kawasan Tapanuli.

Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.

Kayu Memenuhi Aliran Sungai Saat Banjir Bandang Di Tapanuli. [Instagram]"Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara," kata Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

Baca Juga: Pemerintah Kota Targetkan Medan Tanpa Kabel di Tahun Ini

Secara administratif, 66,7% bentang hutan berada di Tapanuli Utara, 22,6% di Tapanuli Selatan, dan 10,7% di Tapanuli Tengah.

"Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir," ujarnya.

Rianda lalu menyampaikan ada 7 perusahaan yang diduga pemicu kerusakan lingkungan, menjadi penyebab utama banjir di Sumut.

“Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,” ujarnya.

7 Perusahaan Diduga Penyebab Bencana Ekologis

Evakuasi korban banjir di Sumut. [Istimewa]1. PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe

2. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru

3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu

4. PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal Taput

5. PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan

6. PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah

7. PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan

Ketujuhnya beroperasi di atau sekitar ekosistem Batang Toru, habitat Orangutan Tapanuli, Harimau Sumatera, tapir, dan spesies dilindungi lainnya.

Rincian Kerusakan Lingkungan

1. PT Agincourt Resources

Sepanjang 2015–2024, perusahaan ini telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 hektare di DAS Batang Toru.

Lokasi TMF (Tailing Management Facility) berada sangat dekat Sungai Aek Pahu yang mengaliri Desa Sumuran.

Warga menyampaikan bahwa sejak beroperasinya PIT Ramba Joring, air sungai sering kali keruh saat musim hujan.

2. PLTA Batang Toru (PT NSHE)

Proyek PLTA telah menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektare tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah sungai, serta:

Gangguan fluktuasi debit sungai

- Sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian terowongan dan pembangunan bendungan

- Potensi polusi sungai bila limbah galian mengandung unsur beracun

- Video luapan Sungai Batang Toru di Jembatan Trikora menunjukkan gelondongan kayu dalam jumlah besar.

- WALHI Sumut mensinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari area pembangunan infrastruktur PLTA.

3. PT Toba Pulp Lestari (PKR)

Ratusan hingga ribuan hektare hutan di DAS Batang Toru telah beralih fungsi menjadi Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang ditanami eukaliptus, terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan.

4. Skema PHAT (Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami)

Pembukaan hutan melalui skema PHAT menjadi salah satu pemicu banjir bandang. Kawasan koridor satwa yang menghubungkan Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Blok Barat telah terdegradasi sedikitnya 1.500 hektare dalam tiga tahun terakhir.

Lanjut, Rianda menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor bukan sekadar akibat hujan ekstrem.

“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan," ungkapnya.

“Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan," sambungnya.

Tuntutan Walhi Sumut

Walhi Sumut menegaskan bahwa kehadiran industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat.

Oleh karenanya, tuntutan Walhi Sumut ke pemerintah yakni:

1. Menghentikan Aktivitas Industri Ekstraktif di Ekosistem Batang Toru

Diantaranya:

- Mengevaluasi dan mencabut izin PT Agincourt Resources

- Mengevaluasi dan menghentikan proyek PLTA Batang Toru (NSHE)

- Menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari, termasuk praktik PKR

- Menghentikan aktivitas keempat perusahaan lain yang disebut sebelumnya

2. Menindak Tegas Pelaku Perusakan Lingkungan

Termasuk tujuh perusahaan yang diindikasikan merusak hutan dan lahan di DAS Batang Toru.

3. Menetapkan Kebijakan Perlindungan Ekosistem Batang Toru

Melalui RTRW Kabupaten, Provinsi, dan Nasional secara terpadu.

4. Memastikan Kebutuhan Dasar Para Penyintas

Serta mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk memitigasi kejadian serupa.

Update Banjir Sumatera Utara: 116 Warga Meninggal, 42 Masih Dicari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terkini dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Hingga Jumat 28 November 2025 sore ini, tercatat 116 warga meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian.

"Pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian, 42 jiwa masih dalam pencarian," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers daring.

Ia menegaskan bahwa data korban sangat mungkin bertambah. Pasalnya, masih terdapat beberapa lokasi longsor dan jalur terisolasi yang belum bisa ditembus tim gabungan.