Gratis Sehari! Ini Angkutan Umum Jakarta yang Bebas Tarif di Malam Tahun Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggratiskan seluruh angkutan umum yang dikelola Pemprov selama satu hari, yakni pada Rabu, 31 Desember 2025, dalam rangka menyambut malam pergantian Tahun Baru 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut diambil agar masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan rasa aman dan bahagia.

"Besok digratiskan transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Kami ingin semua bisa menikmati malam tahun baru dengan rasa bahagia," ujar Pramono, Selasa (30/12/2025).

Baca Juga: Khusus Malam Tahun Baru, MRT Jakarta Beroperasi hingga Jam 02.00 WIB

Jam Operasional hingga Pukul 02.00 WIB

Bundaran HI menjadi salah satu tempat perayaan malam Tahun Baru yang diadakan Pemprov DKI Jakarta. [Ist]

Pada Rabu (31/12), seluruh moda transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta, akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB pada 1 Januari 2026.

Baca Juga: Titik Kantong Parkir dan Rekayasa Lalin di Sudirman-Thamrin Saat Malam Tahun Baru

Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat yang merayakan malam Tahun Baru di berbagai titik Jakarta dapat pulang ke rumah dengan aman dan nyaman.

Pramono mengimbau warga Jakarta untuk memanfaatkan transportasi publik yang telah terintegrasi dengan baik, guna mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas.

"Sekarang transportasi publik Jakarta sudah terkoneksi ke banyak tempat dengan cukup baik. Kami harap masyarakat bisa memanfaatkannya," kata dia.

Gubernur DKI juga tidak menampik adanya potensi lonjakan penumpang di sejumlah stasiun dan halte, seperti yang terjadi saat gelaran Jakarta Light Festival sebelumnya.

Namun, ia meyakini hal tersebut dapat diantisipasi dengan baik oleh petugas.

Soal Kembang Api dan Empati untuk Korban Bencana

Ilustrasi pesta kembang api perayaan malam tahun baru. [Ist]Dalam kesempatan tersebut, Pramono turut menyinggung larangan perayaan malam Tahun Baru oleh instansi di lingkungan Pemprov DKI, khususnya yang melibatkan pesta kembang api.

Meski demikian, larangan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat umum. Namun, Pramono mengajak warga untuk tetap mengedepankan empati.

"Yang paling penting sebenarnya bukan kembang apinya, tetapi empati kita terhadap peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujarnya.