Kontroversi Donasi Banjir Rp10 M: Pejabat DPR Minta Publikasi Kerja Negara
Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mengenai donasi Rp10 miliar yang disalurkan seorang warga untuk korban banjir dan longsor di Sumatra memicu polemik baru di ruang publik.
Endipat menilai aksi donasi yang sedang ramai dibicarakan tersebut tidak sebanding dengan upaya pemerintah dalam penanganan bencana.
Baca Juga: Benarkah Prabowo Tiru Gaya Sukarno saat Jadi Presiden RI, Ini Penjelasan Rayahu Saraswati
Sorotan DPR Terhadap Bantuan Individu
Dalam rapat Komisi I bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Endipat menyoroti maraknya unggahan di media sosial yang mengangkat bantuan individu seolah-olah merupakan bantuan terbesar.
Ia menegaskan bahwa negara telah melakukan berbagai langkah penanganan sejak hari pertama bencana terjadi, mulai dari penyediaan posko, distribusi logistik, hingga pengerahan sumber daya dari lintas kementerian.
Baca Juga: DPR Segera Bentuk Pansus Haji Sepulang dari Makkah dan Madinah
Menurutnya, nilai donasi Rp10 miliar yang mendapat sorotan publik tidak dapat dibandingkan dengan total bantuan negara yang mencapai angka jauh lebih besar.
Ia menilai perlunya peningkatan publikasi agar masyarakat memahami skala kerja pemerintah dalam kondisi darurat.
Donasi Banjir Rp10 M Dinyinyiri Anggota Dpr Ri Di Rapat Komisi I
Kontroversi Donasi dan Peran Publik
Pernyataan ini cepat menyebar dan menimbulkan reaksi beragam. Sebagian masyarakat menilai komentar tersebut berlebihan dan berpotensi meremehkan kontribusi warga serta relawan yang selama ini bergerak langsung di lapangan.
Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai bahwa transparansi informasi mengenai bantuan pemerintah perlu diperkuat agar publik tidak hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan upaya penanganan.
Situasi ini kemudian berkembang menjadi diskusi lebih luas mengenai peran negara dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu, pemerintah terus melanjutkan proses evakuasi, pemulihan, serta pengiriman suplai kebutuhan dasar ke sejumlah titik terdampak.
Kontroversi seputar donasi dan pernyataan pejabat ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyentuh sisi operasional, tetapi juga bagaimana informasi dipersepsikan dan dipahami publik di era media sosial.
