Kritik Pejabat Publik yang Minim Empati, Yanuar: Masa Hampir 700 Meninggal Dianggap Biasa Saja?

Meski bukan maksud mengecilkan para korban bencana, namun pernyataan sejumlah pejabat terkait bencana dahsyat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, menjadi sorotan lantaran dianggap tidak sensitive dengan penderitaan yang dialami masyarakat. Salah satu pejabat yang disorot adalah pernyataan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Kepala BNPB itu telah meminta maaf atas pernyataannya. Namun kecaman tetap saja muncul. Dan bukan hanya Suharyanto yang ‘kepeleset lidah’ tapi beberapa pejabat lain pun melakukannya.

Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyesalkan sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang dinilai tidak empatik dan justru memicu kemarahan publik di tengah tragedi banjir dan longsor besar yang melanda Sumatra dan Aceh.

Baca Juga: Dukung Operasi Kemanusiaan, AirNav Pastikan Kelancaran Navigasi Penerbangan Wilayah Bencana

Ia meminta pemerintah, termasuk para menteri hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk lebih berhati-hati dan sensitif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sedang berduka.

Yanuar menilai beberapa komentar pejabat terkesan defensif dan meremehkan skala bencana. Salah satu yang ia singgung adalah komentar sejumlah pejabat menanggapi banyaknya kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir dalam bencana tersebut

“Jangan defensif dengan statement yang membuat masyarakat marah. Ada (pejabat) yang bilang (akar pohonnya) tercabut karena hujan deras, tercabut karena nggak ada akarnya. Ini kan membuat orang bertanya dan marah,” ungkap Yanuar dalam forum diskusi bertajuk "Refleksi Akhir Tahun: Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana" yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (02/12/2025), dikutip dari laman DPR.

Baca Juga: Dampak Bencana Sumut-Sumbar: Harga Cabai di Riau dari Rp40 Ribu Melonjak Rp150 Ribu pe-Kg

Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo [Foto: dok DPR/Karisma/Andri]Soroti Pernyataan Kepala BNPB Dinilai Minim Empati

Dalam kesempatan itu, Yanuar juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya mengatakan kondisi di lapangan tidak seheboh yang terlihat di media sosial.

Menurut Yanuar, komentar demikian tidak menunjukkan empati di saat ratusan warga kehilangan nyawa. “Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Menurut saya enggak (etis). Ini anak bangsa,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKS tersebut turut mengungkap laporan dari Aceh mengenai dua desa yang hilang akibat banjir dan longsor. Hal itu, kata dia, seharusnya menjadi alarm serius agar pejabat lebih berhati-hati dalam menarasikan kondisi lapangan.

Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad

Meski mengkritik, Yanuar tetap mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengirimkan bantuan menggunakan pesawat khusus ke lokasi terdampak. Ia juga mencatat banyak fraksi dan partai yang turun ke lapangan.

“Itu bagian dari empati. Jadi jangan sampai pejabat publik malah membuat statement yang memicu amarah, apalagi ketika bicara soal kehilangan jiwa dan harta benda yang tidak sedikit,” ujar Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini.

Menurut Yanuar, komunikasi pejabat publik saat krisis harus memberi keteduhan, bukan memancing kemarahan.

Relawan dan korban, katanya, membutuhkan rasa diperhatikan, bukan cemoohan atau narasi yang mendiskon kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, ia menilai momentum bencana ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah dalam memperbaiki komunikasi kebencanaan.

“Seluruh pejabat di republik ini harus berbenah. Komunikasi para pejabat dalam situasi seperti ini juga harus berbenah,” tandasnya.

Yanuar turut mengingatkan bahwa bencana besar yang terus berulang setiap akhir tahun harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi alam Indonesia kini menunjukkan pola yang semakin ekstrem dan menuntut kebijakan yang lebih bijaksana, termasuk kesiapsiagaan mitigasi.

Pemerintah Pusat harus Beri Perhatian Ekstra pada Daerah Terdampak

Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian ekstra terhadap daerah terdampak, terutama karena kondisi fiskal banyak pemerintah daerah saat ini sangat tertekan.

“Keterbatasan beban yang ditanggung gubernur dan bupati itu nyata. APBD mereka tidak sanggup. Jadi kalaupun belum ditetapkan sebagai bencana nasional, saya berharap pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana,” pungkasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per Selasa (2/12) siang bertambah menjadi 659 orang.

Hingga berita ini diturunkan, berdasarkan data BNPB yang ditampilkan dalam situs resmi mereka, jumlah korban hilang sebanyak 475 orang di tiga provinsi terdampak. Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang. Jumlah warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,2 juta jiwa.