OPD Rejang Lebong Lemah Dongkrak PAD, Bupati Fikri Siapkan Evaluasi dan Penyegaran
Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rejang Lebong kembali menjadi perhatian publik. Hingga memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2025, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, SE, M.AP, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap OPD yang kinerjanya lemah dalam mendongkrak PAD.
Ia bahkan menyebut, evaluasi besar-besaran akan dilakukan terhadap kepala dinas yang tidak mampu mencapai target sesuai rencana kerja.
Baca Juga: Resmi Dicanangkan, Ini Konsep Agrowisata Terpadu Rejang Lebong yang Siap Angkat Derajat Petani
“Kalau PAD jauh dari target, maka tentu akan ada evaluasi. Jabatan bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Kalau tidak bisa menunjukkan kinerja maksimal, konsekuensinya bisa diganti,” tegas Bupati Fikri.
Menurutnya, jabatan pimpinan OPD bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk menggerakkan potensi daerah secara nyata.
Baca Juga: Bukan Salah Distribusi! Ini Alasan Pertamina Kurangi Kuota BBM ke Rejang Lebong
Ia menilai, banyak kepala dinas yang seolah hanya menunggu instruksi tanpa inisiatif untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Target PAD itu mereka yang ajukan sendiri dalam rapat perencanaan. Jadi tidak ada alasan kalau realisasinya jauh dari angka yang mereka usulkan. Artinya ada yang tidak maksimal dalam pelaksanaan,” lanjut Fikri.
Batas Waktu dan Sanksi bagi OPD
Meski sebelumnya sempat muncul wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi OPD yang gagal memenuhi target PAD, Fikri menyatakan kebijakan tersebut belum diberlakukan tahun ini.
Pemerintah masih memberikan kesempatan hingga akhir 2025 bagi setiap OPD untuk memperbaiki kinerja dan menuntaskan target yang tersisa.
Sementara itu, Satgas Optimalisasi PAD yang dibentuk sejak September lalu terus bergerak melakukan pengawasan dan pendampingan.
Ketua Satgas, Elva Mardiana, S.IP, M.Si, menyebut timnya siap melakukan uji petik langsung di lapangan bila hingga akhir November nanti capaian PAD belum mencapai 80 persen.
“Kami akan melakukan penelusuran dan audit lapangan jika realisasi PAD masih rendah. Harapannya, pada awal Desember capaian sudah bisa menembus 90 persen,” ujar Elva.
Target Setengah Hati di Akhir Tahun
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), hingga pertengahan September 2025 realisasi PAD baru menyentuh angka Rp47,5 miliar dari total target Rp95,5 miliar, atau sekitar 49,78 persen.
Dari jumlah tersebut, penerimaan terbesar masih bersumber dari pajak daerah sebesar Rp23,1 miliar, diikuti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala BPKD Rejang Lebong, Dicky Iswandi, ST, belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan realisasi PAD hingga Oktober.
Namun, informasi dari internal lembaga menyebutkan bahwa BPKD tengah melakukan sinkronisasi data dan intensifikasi pemungutan pajak daerah menjelang penutupan tahun anggaran.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kini menargetkan dua bulan terakhir tahun 2025 sebagai periode krusial untuk mengejar ketertinggalan pendapatan.
Evaluasi kinerja seluruh OPD akan dilaksanakan pada awal Desember 2025, dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam mutasi jabatan tahun mendatang.
Opd Tak Capai Pad Terancam Dievaluasi
“Kita tidak ingin PAD selalu jadi persoalan tiap tahun. Semua kepala OPD harus punya inovasi, bukan sekadar rutinitas. Kalau tidak bisa berkontribusi, maka akan ada penyegaran di struktur pemerintahan,” tutup Fikri.
Dengan kondisi ini, publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah dalam memastikan kinerja OPD benar-benar selaras dengan visi pembangunan Rejang Lebong yang berorientasi pada kemandirian fiskal dan tata kelola yang profesional.
