Pengadaan Makanan Janggal, Kepala Dinkes Banten Hindari Media

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, tengah menjadi sorotan publik setelah terekam kamera berusaha menghindari awak media yang hendak meminta klarifikasi.

Para jurnalis mencoba meminta penjelasan dari Ati terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan makanan dan minuman untuk pasien di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan.

Ati Pramudji Hastuti (Tiktok)

Baca Juga: Profil dan Agama Ati Pramudji Hastuti, Kadinkes Banten Viral Gara-Gara Pengadaan Fiktif

Video aksi tersebut kembali diunggah oleh akun media sosial rumpi_gosip. Dalam unggahan itu turut disertakan kutipan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2024 menyoroti pengadaan mamin senilai Rp1,898 miliar untuk RSUD Cilograng (Lebak) dan RSUD Labuan (Pandeglang), yang dilakukan melalui penyedia seperti CV DPS dan CV PBS,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (22/5/2025).

Masalah muncul karena kedua rumah sakit yang dimaksud diketahui belum beroperasi. Padahal, pengadaan sudah dilakukan dan dana telah dialokasikan.

“Pengadaan ini bermasalah karena dilakukan saat kedua rumah sakit belum beroperasi, dengan jadwal peresmian yang molor dari April 2025 dan belum terealisasi hingga Mei 2025,” sambung akun tersebut.

Selain itu, BPK juga menemukan kejanggalan dalam pencatatan anggaran.

Ati Pramudji Hastuti (Tiktok)

“BPK menemukan anggaran tersebut dimasukkan dalam pos Belanja Barang Habis Pakai (BHP), padahal seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional pasien,” lanjutnya.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat adanya indikasi markup harga sebesar Rp251,7 juta. Parahnya lagi, bahan makanan yang dibeli disebut hampir mendekati masa kedaluwarsa pada Juni 2025.

Saat dimintai keterangan oleh wartawan, Ati Pramudji Hastuti memilih untuk bungkam dan menolak memberikan penjelasan.