Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Sidang Kabinet Paripurna (SKP) ini dijadwalkan merupakan yang kedua sejak pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, wajar bila ada dinamika dalam perjalanan pembangunan bangsa. Ia dan anggota Kabinet Merah Putih menerima kritik dengan terbuka.

Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Januari 2025. Foto: X/@prabowo

"Pembangunan bangsa, perjuangan lama naik dan turun. Ada krisis, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali tapi kita sering diganggu," kata Prabowo.

"Sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar kita terima kritik dengan besar hati kita jangan mau diadu domba kita harus bekerja baik untuk rakyat kita," tutur dia.

Eks Menhan ini lantas menyinggung pemerintah yang akan membangun 200 sekolah rakyat. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

"Sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya kita tidak memutus mata rantai kemiskinan anak orang miskin tidak boleh miskin," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, minimal harus ada 1 sekolah berasrama di setiap kabupaten. Ia optimistis sekolah ini bisa memutus rantai kemiskinan.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menekankan beberapa poin penting yakni diantaranya:

Presiden menginstruksikan pengurangan anggaran untuk hal-hal non-esensial, seperti perjalanan dinas dan seremoni, guna mengalihkan dana tersebut ke sektor yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan. ​

Presiden Prabowo Subianto. [Tangkapan layar/youtube]

Kemudian, Prabowo menekankan target untuk mencapai swasembada beras, jagung, dan garam pada akhir 2025 atau awal 2026, lebih cepat tiga tahun dari rencana semula. ​

Selain itu, fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas nasional sebagai prioritas utama pemerintah. ​



Terakhir, Presiden juga menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan nasional, menghargai fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, dan melihatnya sebagai upaya estafet untuk mencapai cita-cita bangsa. ​