Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2/2025).

Menurut Prabowo, keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas. Di antaranya untuk memberi makan anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo saat berpidato di acara NU [youtube]

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Warga Indonesia pasti bertanya-tanya siapa raja kecil yang dimaksud Prabowo? Sayangnya, Presiden RI ke-8 itu belum menjelaskan siapa orang yang dimaksud. Namun, arti raja kecil dalam dunia politik Indonesia bisa dijelaskan. Berikut ulasan FT News:

Dalam konteks politik, istilah raja kecil yang disinggung oleh Presiden Prabowo merujuk pada individu atau kelompok dalam pemerintahan atau birokrasi yang merasa memiliki kekuasaan besar atas suatu wilayah atau jabatan tertentu.

Seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh aturan atau kebijakan yang lebih tinggi. Mereka bertindak seolah-olah berada di luar pengawasan atau kontrol, menganggap diri kebal terhadap aturan yang ada dan bahkan berupaya menghalangi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau posisi mereka.

ilustrasi raja kecil [meta al]

Raja kecil tersebut bisa saja merupakan pejabat tinggi yang berusaha mempertahankan anggaran atau posisi mereka, meskipun kebijakan efisiensi yang lebih besar diterapkan oleh pemerintah pusat.

Pernyataan ini bisa mengindikasikan adanya resistensi dalam birokrasi terhadap perubahan yang diinginkan, yang bertujuan untuk memotong anggaran atau mengurangi pemborosan.