Ujian Berat 1 Tahun: Bea Cukai Terancam Dibekukan
Pemerintah memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah serangkaian persoalan yang menimbulkan hilangnya kepercayaan publik secara luas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, apabila dalam satu tahun DJBC tidak mampu melakukan pembenahan menyeluruh, lembaga ini terancam dibekukan dan kewenangan kepabeanan dapat dialihkan kepada pihak swasta.
Ancaman Pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Baca Juga: KPK Dalami Perusahaan Andhi Pramono Terkait Rekomendasi Kepabeanan
Ancaman tersebut menandai babak baru sekaligus ujian paling berat bagi institusi yang selama ini menjadi garda terdepan pengawasan perdagangan lintas batas.
Tenggat waktu yang diberikan pemerintah menjadi fase krusial bagi DJBC dalam membuktikan kemampuan internalnya menekan pelanggaran aturan, meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola organisasi, serta memastikan pelayanan impor-ekspor berjalan sesuai standar.
Pemerintah menilai bahwa sejumlah permasalahan lama seperti lemahnya pengawasan, penyelundupan, under-invoicing, dan praktik maladministrasi tidak lagi dapat ditoleransi.
Langkah tegas perlu dilakukan agar tidak mengganggu penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. Ancaman pembekuan ini bukan sekadar retorika.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk menghidupkan kembali pola penanganan kepabeanan seperti era 1985–1995, ketika sebagian besar fungsi pemeriksaan barang dilaksanakan oleh perusahaan swasta melalui model pre-shipment inspection.
Opsi tersebut kembali dipertimbangkan karena dianggap lebih efisien apabila DJBC gagal memenuhi target reformasi institusional dalam jangka satu tahun ke depan.
Reformasi Total Bea Cukai Djaka Utama Pimpin Perubahan
Djaka Budi Utama Dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Jika skema itu diberlakukan, maka 16.000 pegawai DJBC akan menghadapi konsekuensi struktural yang signifikan. Dalam situasi yang penuh tekanan inilah pemerintah menunjuk sosok baru, Djaka Budi Utama, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Penunjukan ini dilakukan pada 23 Mei 2025 dan menjadi langkah strategis untuk melakukan percepatan reformasi dari level paling atas.
Djaka ditempatkan bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga sebagai simbol pemulihan kepercayaan publik di tengah badai kritik yang melanda institusi tersebut.
