Hutan Makin Rusak? Raja Juli Ternyata Lulusan UIN Jakarta, Judul Skripsi Ayat-Ayat Jihad

Latar belakang pendidikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali ramai dibahas usai ia didesak mundur pasca tragedi banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Publik mempertanyakan kompetensi akademiknya, terutama terkait jurusan kuliah yang ditempuh sebelum menjabat sebagai Menhut.

Raja Juli Antoni Bukan Lulusan Kehutanan

Menhut Raja Juli [Instagram]

Meski kini memimpin kementerian yang mengatur urusan hutan, Raja Juli Antoni ternyata bukan lulusan jurusan kehutanan. Latar belakang pendidikannya justru berada jauh dari ranah tersebut.

Lulusan S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menteri Kehutanan Raja Juli [Instagram]

Mengutip data dari situs resminya, Raja Juli Antoni menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dengan fokus pada Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Ia lulus tahun 2001 dengan skripsi berjudul “Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.”

S2 Studi Perdamaian di Inggris

Pada 2004, Raja Juli mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk melanjutkan pendidikan magister di Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris.

Tesis S2-nya berjudul “The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.”

S3 di Bidang Ilmu Politik dan Studi Internasional

Enam tahun kemudian, pada 2010, ia kembali menerima beasiswa bergengsi melalui Australian Development Scholarship (ADS).

Raja Juli menempuh pendidikan doktoral di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia.

Disertasinya berjudul “Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict-Torn Society in Southeast Asia,” dengan studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.

Sorotan Publik Setelah Desakan Mundur

Isu mengenai latar pendidikan Raja Juli mencuat setelah Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendesaknya untuk mundur dari jabatan Menhut.

Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Senayan, pada Kamis (4/12/2025).

Isu Terkait Izin Hutan di Sumatera

Usman Husin menilai izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera seharusnya dihentikan total, mengingat dampak lingkungan yang terjadi belakangan ini.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan berkewajiban menghadirkan kembali kawasan hutan yang rusak.