Mobile Ad
Pemanasan Global, Negara Pulau Kecil Menjadi Korban

Selasa, 28 Mei 2024

FTNews - Dalam KTT Small Island Developing States (SIDS), PM Antigua dan Barbuda, Gaston Alphonso Browne mengungkapkan kekesalannya. Pada Senin (27/5), ia mengatakan bahwa negara-negara kaya telah melanggar obligasinya untuk membatasi emisi karbon. Padahal, pemanasan global yang terjadi saat ini sangat merugikan negara pulau kecil.

Mulai dari negara-negara pulau kecil di Pasifik, Atlantis, dan juga Karibia, terpengaruh atas emisi-emisi yang tak terkontrol tersebut. Sehingga, negara-negara ini menjadi rentan dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, karena temperatur yang terus meningkat, mereka harus berhadapan dengan bencana alam, hutang yang banyak, dan ketergantungan pada impor dan pariwisata.

Melansir dari Reuters, badai di laut Atlantis akan lebih aktif mulai pada Juni nanti. Hal tersebut berkaitan dengan memanasnya temperatur Samudra Atlantis dan air di Samudra Pasifik yang lebih dingin.

Upaya yang Lebih


Ilustrasi pemanasan global. Foto: canva

“Tidaklah cukup bagi negara-negara untuk hanya membuat komitmen kosong dan sangat tidak memadai berdasarkan Paris Agreement,” ujar Browne. Ia mengutip perjanjian yang terjadi pada tahun 2015 silam di Paris, Prancis. Perjanjian ini berfungsi untuk membatasi emisi dan mencegah kenaikan suhu lebih dari 1,5 derajat celcius dari pra-industri.

Berdasarkan laporan dari UNEP, mengatakan bahwa dunia dapat menjadi lebih hangat sebesar tiga derajat celcius jika tidak tertangani. Hal tersebut dapat menjadi titik puncak yang menyebabkan kerusakan dan perubahan iklim yang tidak terpulihkan.

Browne ingin dunia untuk lebih fokus dalam menyelamatkan dunia dari pemanasan global karena negara pulau kecil akan merasakan dampaknya. Mulai dari pendanaan iklim, pajak karbon global terhadap perusahaan minyak, penghentian subsidi bahan bakar fosil, dan transisi yang lebih cepat ke sumber energi terbarukan.

Ia juga ingin negara-negara yang kaya untuk menyumbang $100 miliar atau sekitar Rp1,6 triliun setiap tahunnya. Hal ini untuk membantu negara-negara yang miskin untuk mengurangi emisi dan memitigasi cuaca ekstrem.

Dalam KTT ini juga, Sekjen PBB, Antonio Guterres, juga mendukung hal tersebut. Ia mengatakan SIDS memiliki hak untuk meminta opsi keuangan yang lebih baik. Serta, juga mendapatkan kontribusi lebih dalam dana “loss and damage”.

Topik Terkait:

Advertisement

Advertisement