.jpg)
.jpg)
.gif)
2.gif)
.jpg)
.jpg)
FTNews - Pengadilan Tinggi London, Inggris, menolak rancangan undang-undang (RUU) terkait aksi yang akan mereka ambil dalam menghadapi perubahan iklim. Alasannya, para menterinya tidak menerima informasi mengenai risiko terhadap kebijakan-kebijakan penting jika tidak terlaksana.
Melansir Reuters, keputusan pengadilan mengatakan bahwa anggaran karbon tahun 2023 yang pemerintah tetapkan, tidak ada bukti bahwa anggaran ini dapat tercapai. Sehingga, mereka harus merancang kembali RUU baru untuk mengejar target Net Zero Emission tahun 2050.
Pengadilan Tinggi juga telah mendakwa Inggris dengan tuduhan melanggar undang-undang bertujuan untuk mencapai tujuan Paris Agreement 2016. Di mana, negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut sepakat untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dari tingkat pra-industri.
Ilustrasi demonstrasi terkait perubahan iklim. Foto: canva
Sebelumnya, beberapa organisasi pecinta lingkungan seperti Friends of the Earth, ClientEarth, dan Good Law Project pernah mengambil tindakan hukum atas target tersebut pada tahun lalu. Mereka berhasil menantang anggaran yang sebelumnya Pemerintah Konservatif tetapkan pada tahun 2022 silam.
Tiga kelompok tersebut mengatakan bahwa rencana baru tersebut juga melanggar hukum karena berdasarkan asumsi kelayakannya yang salah. Mereka memperkuat argumennya dengan kata-kata mantan Menteri Energi yang pada saat itu bekerja, Grant Shapps. Ia mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai risiko jika kebijakan pengurangan emisi ini tidak tercapai.
Hakim Clive Sheldon menguatkan empat dari lima alasan gugatan hukum mereka dalam sebuah keputusan tertulis. Pengacara dari Friends of the Earth, Katie de Kauwe, mengatakan bahwa hal ini merupakan “kekalahan yang memalukan bagi pemerintah dan rencana iklimnya yang ceroboh dan tidak memadaiâ€.
Menjawab respon ini, juru bicara dari Departemen Keamanan Energi dan Net Zro mengatakan bahwa Pemerintah Inggris saat ini bangga dengan kontribusinya dalam perubahan iklim.
“Klaim dalam kasus ini sebagian besar mengenai proses dan penilaian tanpa kritik dalam rencana detail yang kami punya. Kami tidak percaya kasus pengadilan ini mengenai proses merupakan cara terbaik untuk mendorong kemajuan menuju tujuan kita bersama untuk mencapai net zero,†ungkapnya.
Melansir Reuters, keputusan pengadilan mengatakan bahwa anggaran karbon tahun 2023 yang pemerintah tetapkan, tidak ada bukti bahwa anggaran ini dapat tercapai. Sehingga, mereka harus merancang kembali RUU baru untuk mengejar target Net Zero Emission tahun 2050.
Pengadilan Tinggi juga telah mendakwa Inggris dengan tuduhan melanggar undang-undang bertujuan untuk mencapai tujuan Paris Agreement 2016. Di mana, negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut sepakat untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dari tingkat pra-industri.
Permasalahan dalam RUU
Ilustrasi demonstrasi terkait perubahan iklim. Foto: canva Sebelumnya, beberapa organisasi pecinta lingkungan seperti Friends of the Earth, ClientEarth, dan Good Law Project pernah mengambil tindakan hukum atas target tersebut pada tahun lalu. Mereka berhasil menantang anggaran yang sebelumnya Pemerintah Konservatif tetapkan pada tahun 2022 silam.
Tiga kelompok tersebut mengatakan bahwa rencana baru tersebut juga melanggar hukum karena berdasarkan asumsi kelayakannya yang salah. Mereka memperkuat argumennya dengan kata-kata mantan Menteri Energi yang pada saat itu bekerja, Grant Shapps. Ia mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai risiko jika kebijakan pengurangan emisi ini tidak tercapai.
Hakim Clive Sheldon menguatkan empat dari lima alasan gugatan hukum mereka dalam sebuah keputusan tertulis. Pengacara dari Friends of the Earth, Katie de Kauwe, mengatakan bahwa hal ini merupakan “kekalahan yang memalukan bagi pemerintah dan rencana iklimnya yang ceroboh dan tidak memadaiâ€.
Menjawab respon ini, juru bicara dari Departemen Keamanan Energi dan Net Zro mengatakan bahwa Pemerintah Inggris saat ini bangga dengan kontribusinya dalam perubahan iklim.
“Klaim dalam kasus ini sebagian besar mengenai proses dan penilaian tanpa kritik dalam rencana detail yang kami punya. Kami tidak percaya kasus pengadilan ini mengenai proses merupakan cara terbaik untuk mendorong kemajuan menuju tujuan kita bersama untuk mencapai net zero,†ungkapnya.
Topik Terkait:
Mudik Lebaran: Ini Rincian Tarif Tol Jakarta-Surabaya
29 Maret 2024
Ibadat Jumat Agung Penuh Hikmat di PKKC Cibinong
29 Maret 2024
Kamu Percaya Hantu? Ini Penjelasan Ilmiahnya
10 Januari 2024
3 Miliar Orang Bakal Alami Kelangkaan Air
11 Januari 2024
.png)