FTNews - Peristiwa meninggalnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta baru-baru ini menambah panjang kekerasan di sekolah kedinasan. Adanya posisi dan relasi senior-junior membuka ruang kekerasan di sekolah kedinasan yang dapat terjadi kapan pun dan di manapun.

Atas peristiwa itu selain proses hukum, Kementerian Perhubungan pun membebastugaskan pimpinan STIP. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menyebut ada mengevaluasi sistem kurikulum kedinasan di bawah instansinya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, evaluasi jangan hanya pada kurikulum. Tapi juga terkait pendekatan dan metodologi dalam pembelajaran.

“Selain itu juga perlu ada sistem yang mendukung kampus sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman bagi mahasiswa,” katanya di Jakarta, Jumat (10/5).

Benahi juga sistem pelaporan, deteksi dini, perlindungan korban dan saksi.

“Relasi senior-junior ini berkontribusi pada langgengnya kekerasan di sekolah kedinasan. Harus ada perubahan di level sistem dan juga ekosistem kampus,” tandasnya.

Menhub Budi Karya Sumadi kunjungi keluarga almarhum STIP yang tewas karena dianiaya senior. Foto: @budikaryas

Perombakan Kurikulum

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merancang perombakan kurikulum pendidikan di 33 sekolah kedinasan di bawah naungan mereka. Buntut dari kasus kematian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika (19). Korban kekerasan di sekolah kedinasan.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Prof Wihana Kirana Jaya yang mendampingi Menhub Budi Karya Sumadi mengunjungi rumah duka di Kabupaten Klungkung, Bali, Kamis (9/5) mengatakan kurikulum baru nantinya akan membuat siswa sibuk melakukan kegiatan kemanusiaan.

“Kami tahu kebutuhan milenial dan kelompok Z sekarang sudah tidak boleh seperti pendidikan masa lalu. Adik-adik nanti berubah lebih tolong menolong. Nilai-nilai itu akan ada di dalam kurikulum, dan sifatnya softskill kebutuhan tentang penyelesaian masalah, komunikasi, dan digitalisasi,” kata Prof Wihana.

Prof Wihana mengatakan reformasi pendidikan vokasional ini berangkat dari arahan Menhub Budi Karya yang menilai persaingan pada dunia pekerjaan tidak lagi hanya mengandalkan fisik. Namun kompetensi dan pengetahuan.

Selanjutnya Kemenhub dapat mengubah program yang memiliki nilai kekerasan di sekolah kedinasan menjadi program yang lebih baik.

“Digitalisasi itu salah satu infrastruktur untuk pendidikan tapi tidak lupa tentang keberlanjutan sekolah ilmu pelayaran. Tentang navigasi, pelabuhan, manajemen, tidak ada lagi ilmu ganda harus spesialisasi. Tapi diharapkan punya keahlian softskill yang lebih,“ tuturnya mengutip Antara.

Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah.

Kemenhub berharap nantinya sekolah kedinasan di bawah mereka itu melahirkan anak-anak muda yang kompeten yang bisa mempersatukan Indonesia. Sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa Putu Satria.