Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyoroti terbongkarnya praktik penggelapan pajak di beberapa sektor. Hal ini yang merugikan negara dan mengabaikan kesejahteraan rakyat.

"Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Santoso, Selasa (14/3).

Tak hanya soal pajak, belakangan ini juga ramai harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan profil atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.

"Penanganannya melalui extra ordinary crime. Karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," kata Santoso.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi partai Demokrat ini mengatakan, presiden Jokowi harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu.

Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.

“Hukum harus ditegakkanz Menkeu harus berani ikut membongkar kerusakan oknum bawahannya. Jika Menkeu tidak melakukannya maka tuntutan mundur kepada beliau yang digaungkan publik suatu hal yang mesti dia lakukan," tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah perilaku pegawai pajak mulai disorot masyarakat lantaran perilaku hidup hedon mereka yang dianggap tak wajar.

Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo misalnya, ia  telah menjalani klarifikasi di KPK terkait harta kekayaannya Rp 56 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan profil.

Ini bukan kali pertama KPK meminta keterangan Rafael Alun,  ia sebelumnya juga telah dimintai diklarifikasi pada 2018 lalu.