FTNews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah poin penting untuk memperkuat sistem peringatan dini dan penanganan bencana di Indonesia. Salah satunya pemanfaatan teknologi, inovasi dan kecerdasan buatan dalam menangani bencana.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2024 di Bandung, Wapres menyoroti kejadian bencana hidrometeorologi basah yang dominan terjadi di tahun 2023.

Sebagai arahan pertama, Wapres minta perkembangan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Menurut Wapres, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana. Mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.

Kedua, Wapres mengatakan perlunya pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Pemetaan tersebut harus terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

"Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada. Sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," kata Wapres saat Rakornas Bencana di Bandung, Rabu (24/4).

Banjir dan longsor menjadi kejadian bencana dominan di tahun 2023. Foto: Antara

Pemulihan Pascabencana

Berikutnya ketiga, Wapres menekankan penguatan pelayanan kebencanaan. Penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.

Arahan selanjutnya, Wapres minta penerapan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia pun mengingatkan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional. Dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Sebagai arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah. Yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," pungkas Wapres.