Subsidi Digital ala Ahok, Begini Respons Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menanggapi usulan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai perubahan mekanisme subsidi agar disalurkan dalam bentuk voucer digital atau cashback.

Purbaya mengaku belum mendengar secara detail usulan tersebut dan menyatakan bahwa kajiannya menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sidak Bank Mandiri, Hasilnya?

“Saya belum tahu dan belum membahasnya. Nanti biar saja ESDM yang bekerja,” ujar Purbaya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Voucher Digital atau Cashback

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Instagram @basukibtp)

Baca Juga: Saling Kirim Salam, Purbaya dan Tutut Soeharto Berdamai

Sebelumnya, Ahok mengusulkan agar pemerintah tidak lagi menyalurkan subsidi dalam bentuk barang seperti bahan bakar minyak (BBM) atau gas elpiji, melainkan dalam bentuk voucer digital atau sistem cashback langsung ke masyarakat.

Menurutnya, mekanisme digital akan lebih efisien dan transparan, sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi.

“Kenapa subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang saja? Semua orang sekarang punya telepon, jadi kenapa tidak dibuat dalam bentuk voucer digital atau cashback,” kata Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ahok menjelaskan bahwa sistem subsidi barang yang berlaku saat ini kerap menimbulkan disparitas harga dan membuka peluang penyimpangan distribusi di lapangan. Dengan sistem digital, setiap transaksi akan tercatat otomatis sehingga proses penyalurannya bisa lebih akurat dan akuntabel.

Sebagai contoh, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu menyebut bahwa subsidi BBM dapat diberikan langsung melalui potongan digital ke akun masyarakat penerima.

“Misalnya saat isi bensin Rp15.000, pemerintah bisa memberikan cashback Rp5.000. Kalau dalam sebulan tidak digunakan, maka voucer itu hangus. Jadi bentuknya bukan barang, tapi hak digital,” jelas Ahok.

Subsidi Bisa Tepat Sasaran

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Instagram basukibtp)

Ia menilai mekanisme seperti itu akan memastikan subsidi diterima tepat sasaran, sekaligus menghindari praktik penyelewengan yang selama ini sering muncul dalam rantai distribusi barang bersubsidi.

Selain meningkatkan efisiensi, sistem digital juga dianggap mampu menjaga daya beli masyarakat kecil tanpa menimbulkan distorsi harga di pasar.

“Kalau pakai voucer digital, data penerima bisa diawasi dengan jelas. Subsidi tidak salah sasaran, dan uang negara tidak bocor ke pihak yang tidak berhak,” tegasnya.

Meski ide tersebut menuai perhatian, pemerintah masih menunggu kajian teknis dari ESDM sebelum menentukan apakah mekanisme subsidi digital layak diterapkan secara nasional.