FTNews- Dianggap masih menimbulkan banyak permasalahan, Komisi II DPR RI menilai sistem pemilu saat ini perlu dievaluasi. Hal ini demi kebaikan di masa yang akan datang.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, beragam pandangan tentang permasalahan pemilu dari Komisi II DPR banyak yang senada elemen bangsa lainnya.
“Mungkin ke depannya kita membawa kesimpulan bahwa ini perlu evalusi terhadap sistemnya dulu,”ujar Doli saat rapat dengann KPU RI, Rabu (15/5).
Doli mengatakan, setidaknya ada empat indikator yang membuat pandangan tentang evaluasi sistem pemilu ini perlu terlaksana.
“Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal parliamentary threshold,”sebut Doli.
Kedua, menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menilai sistem demokrasi di Indonesia ini noisy. Ketiga, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyampaikan bahwa proses demokrasi ini mahal.
“Terakhir, putusan MK soal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Yang memiliki tiga perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim konstitusi. Yang menyebut bahwa sistem pemilu perlu dievaluasi,”tandasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menyebut, sistem yang tidak baik membuat penyelenggara pemilu kurang maksimal. Maka, selain sistem, kualitas penyelenggara pemilu juga perlu terjaga.
Ia pun tak menampik jika sempat mendengar adanya indikasi hal-hal yang tidak wajar tentang penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah.
“Ini menjadi bahan awal pada masa sidang ini. Atau berikutnya revisi undang-undang atau penyempurnaan sistem pemilu itu perlu,” terangnya.
