Forumterkininews.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Semarang dan Jakarta.
Jokowi mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan hal yang biasa dalam proyek yang besar.
“Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah. Biasa dalam proyek yang besar,†ucap Jokowi di Pasar Minggu, pada Kamis (13/4).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan selalu melakukan pengawasan di lapangan guna meminimalisir terjadinya masalah..
“Kita terus kontrol di lapangan, wong dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah,†ungkap Jokowi.
Sebagaimana diberitakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang sebagai tersangka dari para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Semarang dan Jakarta.
Ke-10 tersangka langsung ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan menetapkan 10 orang Tersangka,†kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (13/4) dini hari WIB.
Johanis mengatakan para tersangka tersebut terdiri dari empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Selanjutnya, enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan, Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
