Johan Rosihan Nilai KKP Cuma Peduli Pungutan PNBP Ketimbang Perlindungan Nelayan

Forumterkininews.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak memberikan perlindungan kepada para nelayan dan hanya mementingkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada mereka yang mencari ikan. Hal itu diutarakan Johan menanggapi tiga kapal nelayan Indonesia yang dibakar otoritas Australia.

“Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi semacam jeweranlah buat KKP bahwa apa yang mereka sebut dengan penangkapan ikan terukur itu harus dipikirkan secara matang karena PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat penolakan dari seluruh nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai oleh Forumterkininews.id di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/11).

Politisi dari fraksi PKS itu berharap tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat tumpah darah Indonesia dan nelayan kita. Menurutnya kapal ikan nelayan ke sasar ke perairan Australia dan tidak memiliki persyaratan yang lengkap. “Tidak mungkin juga merancang kesana jauh-jauh sedangkan di negara kita juga banyak (ikan),” imbuhnya.

“Jadi dengan adanya kejadian membakar kapal milik nelayan kita, maka KKP menurut saya hanya mau untungnya saja, istilahnya mau pajaknya saja dari rakyat tapi dengan kejadiannya dibakar sama negara lain seperti itu bisa mengganggu rasa nasionalisme kita sebenarnya,” sambungnya.

Baca juga: Johan Rosihan Menilai Pungutan PNBP Semakin Mencekik Leher Nelayan Kecil

Ditekankan Johan, bahwa sudah banyak penolakan terhadap pungutan PNBP ini. Belum lama ini, Selasa kemarin, sejumlah nelayan dari Sumenep, Trenggalek, Indramayu dan Kepri datang ke ruangannya dan mengadu terkait dengan PP Nomor 85 Tahun 2021. Menurut mereka, kata Johan peraturan ini semakin mencekik leher mereka.

BACA JUGA:   Xanana Sebut Hubungan Positif Indonesia-Timor Leste Berkat PKB

“Mereka mengatakan begini Pak kami ini bukan baru sekarang ada kenaikan pajak dari dulu ada kenaikan pajak PNBP dari jaman Menteri KKP sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti dan jaman yang lain-lainnya,” kata Johan.

Anggota DPR Dapil NTB ini menjelaskan kenapa para nelayan tidak pernah protes, karena hasil tangkapan bagus. Namun sekarang ditekan pajak di masa pandemi, semua serba susah.

Artikel Terkait