Forumterkininews.id, Entikong – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat banyak orang terkungkung tanpa bisa berbuat apa-apa, selain menunggu dan berharap pandemi segera berakhir.
Gara-gara pandemi banyak negara yang menerapkan sistem lockdown. Tujuannya untuk mencegah meluasnya penyerbaran Covid-19. Malang tak dapat ditolak, untung pun tak dapat diraih. Akibat lockdown aktivitas seharo-hari pun terhenti. Pergerakan masyarakat sangat dibatasi. Boleh keluar rumah hanya untuk membeli keperluan sehari-hari. Itu pun dengan menjalani pemeriksaan lebih dulu.
Lalu bagaimana nasib para pekerja migran yang harus menanggung rindu dengan keluarga, namun tak bisa keluar meninggalkan negara tempat mencari nafkah karena penerapan lockdown? Sudah pasti akan tambah menderita. Tekanan psikologis semakin besar karena memikirkan keluarga di negeri seberang.
Nafiul Wahyudi hanya bisa pasrah saat digiring Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (10/11) lalu. Laki-laki berusia 26 tahun ini bersama seorang rekannya tertangkap melintas secara ilegal dari Malaysia menuju Indonesia.
Padahal dia sudah berjalan kaki seharian penuh demi bertemu keluarga di kampung halaman. Nafiul melewati jalur tikus di jantung hutan Borneo. Kelelahan tak dihiraukan demi memenuhi hasrat bertemu dengan keluarganya.
Saat diperiksa, ternyata dokumen paspor pria asal Gresik, Jawa Timur, itu sudah kadaluarsa sejak 2014. Bagi Naiful, ini pun bukan kali pertama dirinya tertangkap oleh Satgas Pamtas. Namun, ia bertekad untuk tetap kembali ke Malaysia untuk bekerja setelah melepas rindu dengan keluarga.
“Bagaimana lagi ya, kami cari rejeki, jadi ya nekad saja,†ujar buruh bangunan itu.
Nafiul hanya salah satu dari banyak pekerja migran Indonesia yang nekad melintasi batas negara secara ilegal. Jalur-jalur tikus memang masih menjadi akar masalah di kawasan perbatasan.
“Terlebih lagi, karena Malaysia menerapkan lockdown, banyak pekerja migran yang masuk atau keluar dari Malaysia lewat jalur hutan. Itu menjadi PR kita karena jalur hutan sangat luas dan kemampuan satgas pamtas sangat terbatas,†kata Koordinator Pos Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Entikong, Angga Atmajaya.
Ia menambahkan, di situasi pandemi, status kesehatan orang-orang yang melintasi batas negara secara ilegal cenderung tidak terdeteksi. Sehingga, meningkatkan potensi persebaran COVID-19 di kawasan perbatasan.
Tidak hanya jumlahnya yang terbatas, satgas pamtas dan para petugas di perbatasan lainnya juga sangat rentan dengan persebaran virus COVID-19 dari perpindahan orang secara ilegal tersebut.
Sementara itu, fasilitas kesehatan di Entikong masih sangat terbatas. “Jangankan untuk penanganan COVID-19, fasilitas persalinan terutama bagi para pekerja migran yang melintas saja masih perlu mendapat perhatian pemerintah,†imbuh Angga.
Tim Tenaga Profesional Kantor Staf Presiden (KSP) secara langsung datang ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dalam mendengarkan langsung aspirasi dari para pekerja migran dan seluruh elemen petugas perbatasan.
Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menegaskan, negara akan selalu hadir untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kawasan perbatasan mendapat atensi serius dari pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karenanya, kami pastikan kehadiran KSP di Entikong adalah untuk mengurai permasalahan yang ada di kawasan perbatasan,†kata Irfan.
Ia juga menambahkan bahwa temuan yang didapatkan dari verifikasi lapangan ini akan dilaporkan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait.
“Bapak Presiden sudah membangun fasilitas penunjang di sekitar PLBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sekarang kita akan pastikan bahwa kesejahteraan dan keamanan di kawasan perbatasan ini benar-benar terpenuhi,†imbuh Irfan.
PLBN Entikong sendiri merupakan pos lintas batas darat pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Presiden Joko Widodo menginstruksikan revitalisasi pos ini secara langsung dan mengunjungi PLBN Entikong sebanyak tiga kali di tahun 2015, 2016 dan 2019 lalu.
Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kesejahteraan tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi dimulai dari pinggiran termasuk dari kawasan perbatasan. Oleh karenanya, pemerintah menegaskan bahwa proses pembangunan kawasan perbatasan tidak akan berhenti dilakukan.
