Forumterkininews.id, Jakarta – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Senin (19/6).
Syahrul Limpo akan menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Seyogyanya, Syahrul Limpo menjalani pemeriksaan pada Jumat (16/6) kemarin. Namun, politisi Partai Nasdem itu meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan dirinya.
“Kami berharap dan meyakini yang bersangkutan akan hadir,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/6).
Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini meminta Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK.
Sebab, keterangannya Syahrul Limpo menjadi sangat penting untuk menentukan status kasus dugaan korupsi di Kementan yang disebut masih di tingkat penyelidikan.
“Permintaan keterangan tersebut dibutuhkan, sehingga segera dapat kami lakukan analisis untuk menentukan sikap berikutnya pada tahap proses penyelidikan ini,” ucap Ali.
Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo berasalan tidak dapat memenuhi panggilan KPK, karena ada kunjungan ke India untuk menghadiri sejumlah kegiatan.
Syahrul menjelaskan alasannya ke India untuk menghadiri pertemuan para menteri pertanian G-20.
“Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G-20 tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir. Dalam penutupan perhelatan internasional tersebut,” ucap Syahrul dalam keterangannya, Jumat (16/6).
Dalam kegiatan tersebut, Syahrul yang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai troika akan memberikan pernyataan. Serta penyerahan estafet keketuaan pada Brasil yang akan menjadi Presidensi G-20 pada 2024 nanti.
Selepas dari India, Syahrul juga berencana melakukan kunjungan ke Tiongkok dan Korea Selatan.
“Dalam rangka penguatan kerja sama modrenisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian,” ucap Syahrul.
Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Syahrul mengaku belum dapat memenuhi panggilan KPK.
Syahrul mengaku keberangkatannya ke India yang dilanjutkan ke Tiongkok dan Korea Selatan bukan karena urusan pribadi.
“Tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara,” sambungnya.
