Forumterkininews.id, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko secara resmi menutup Forum Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Hotel Borobudur, Rabu (30/8). Ia mengapresiasi pihak-pihak yang mendukung perdamaian dunia.
Moeldoko menuturkan, perlu ada narasi dan praktik baik dalam merespons isu kemanusiaan secara global. Ia menilai hal ini sebagai urgensi dan JPD 2023 menjadi solusi.
“Isu-isu mengenai intoleransi perlu kita respon bersama untuk diperbaiki dan pertemuan ini sungguh menjadi sebuah solusi terbaik atas apa yang kita hadapi,†tutur Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 menyebut penggunaan teknologi dalam hal toleransi dan perdamaian berperan penting dalam penyebaran toleransi secara global. Perbedaan pendapat merupakan hal biasa, akan tetapi jangan digunakan untuk memecah belah persatuan berbasis pada agama.
“Keberagaman itu anugerah dari Tuhan yg tidak bisa kita hindari, namun bukan tanpa masalah dan hal ini tidak bisa kita abaikan, melalui pertemuan ini bisa menjadi solusi sekaligus bertukar informasi mengenai praktik baik yang dilakukan di berbagai negara, kita saling belajar dari situ,†katanya.
Kemudian, kerja sama antar negara sangat perlu untuk memastikan demokrasi tumbuh dengan baik. Hal ini juga untuk memupuk jiwa toleransi dalam pendidikan.
Tenaga Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan hal yang sama. Ia menyebutkan kerjasama antar negara menjadi pilar utama dalam mencapai toleransi berbasis agama dan kepercayaan.
“Sistem yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk mengimplementasikan kerjasama dalam dan luar negeri. Indonesia terus bersiap untuk menjalankan kerjasama multilateral dan bilateral guna mendorong tujuan perdamaian, sekaligus sebagai bukti implementasi Resolusi 16/18 oleh Indonesia,†ujar Ruhaini.
Dalam dua hari penyelenggaraan JPD 2023 mengahasilkan Convenor’s Note atau catatan penyelenggara yang menekankan implementasi aktif dari pemerintah dan masyarakat terhadap toleransi berbasis agama dan kepercayaan.
Terdapat 5 sesi sesi dialog dalam JPD 2023 dan menghadirkan 33 negara perwakilan untuk membahas isu toleransi.
Selain itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan dari Duta Besar Negara, organisasi masyarakat, akademisi dan media. JPD 2023 terlaksana untuk mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHRC.
JPD 2023 merupakan forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam isu toleransi. Acara ini juga sebagai pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2024-2026. Selain itu, menunjukkan berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi untuk dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara sahabat.
