Forumterkininews.id, Jakarta – Pemilu serentak akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Bulan yang menurut pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) periode puncak musim hujan. Mitigasi bencana sangat penting, agar pemilu tak disandera bencana.
Indonesia belum luput dari bencana hidrometeorologi. Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2015, bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem) mendominasi kejadian bencana.
Cuaca bukan penyebab tunggal tingginya kejadian bencana hidrometeorologi. Aktivitas buruk manusia terhadap lingkungan juga turut berkontribusi.
Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan, saat Pemilu 2024 berada di periode puncak musim hujan.
BMKG akan terus memonitor perkembangan cuaca di Indonesia. Memberikan prakiraan dan peringatan dini cuaca berbasis dampak yang akurat dan efisien. Semua kalangan mudah pula mengaksesnya.
“Saat ini beberapa wilayah di Indonesia seperti sebagian wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, sebagian Jawa Barat. Sebagian Jawa Tengah, dan sebagian besar Kalimantan telah memasuki musim hujan,” katanya kepada Forumterkininews di Jakarta, Jumat (17/11).
Sementara itu, wilayah lain seperti Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian kecil Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian besar wilayah Sulawesi memasuki musim hujan pada periode November – Desember 2023.
“Puncak musim hujan 2023/2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2024,” ungkap Andri.
Sebanyak 385 zona musim (ZOM) meliputi sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Lalu Sulawesi, Maluku, serta wilayah Papua masih masuk musim hujan pada periode Januari-Februari 2024.
Saat hujan ekstrem berpeluang menyebabkan dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, genangan hingga tanah longsor.
BMKG berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk terus memitigasi kejadian bencana hidrometeorologi terutama di musim hujan.
Bencana saat Pemilu
Pemilu di Indonesia pernah diwarnai bencana seperti banjir di Manado (2014), erupsi Gunung Sinabung (2014), dan kebakaran hutan dan lahan (2009, 2014, 2019).
Sementara itu dari tahun ke tahun jumlah kejadian bencana di Indonesia terus meningkat. Tahun 2015 terdapat 1.694 kejadian bencana. Tahun 2016 sebanyak 2.384 bencana, tahun 2017 sebanyak 2.372 kejadian. Lalu 2018 sebanyak 3.397 kejadian, tahun 2019 sebanyak 3.814 kejadian.
Selanjutnya tahun 2020 sebanyak 2.925 kejadian, tahun 2021 sebanyak 5.402 kejadian. Sementara itu di tahun 2022 sebanyak 1.945 kejadian bencana.
Selain memperkuat sistem peringatan dini cuaca, Andri pun mengimbau pembenahan infrastruktur dan tata kelola sumber daya air. Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan.
Pengamat Lingkungan Hidup dari Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa mengingatkan pemerintah daerah kabupaten/kota harus siaga. Memperkuat sistem peringatan dini cuaca.
“Jangan setelah bencana, tapi dari sekarang harus siaga,” katanya.
Saat ada mitigasi, penempatan tempat pemungutan suara juga harus mempertimbangkan lokasi yang minim risiko bencana entah itu banjir atau longsor.
“Penempatan itu harus mempertimbangkan cuaca ekstrem,” tandasnya.
