FTNews, Gaza- Militan Hamas telah membebaskan 17 sandera termasuk seorang gadis Amerika berusia 4 tahun pada Minggu (26/11), di hari ketiga gencatan senjata mereka.
Kantor berita WAFA Palestina melaporkan, Komite Palang Merah Internasional telah berhasil memindahkan 17 sandera dari Gaza. Hamas mengatakan pihaknya telah menyerahkan 13 warga Israel, tiga warga Thailand, dan satu warga negara Rusia.
Pembebasan sandera pada hari Minggu terjadi setelah pembebasan 13 warga Israel pada hari Sabtu – enam di antaranya wanita dan tujuh di antaranya remaja atau anak-anak.
Israel membebaskan 39 warga Palestina pada hari yang sama – enam wanita dan 33 remaja – dari dua penjara.
Sejauh ini, Hamas menyatakan ingin memperpanjang gencatan senjata. Khususnya jika ada upaya serius Israel untuk meningkatkan pembebasan jumlah tahanan Palestina.
Gencatan senjata selama empat hari tersebut merupakan penghentian pertama pertempuran dalam tujuh minggu.
Dalam pertemuan itu, Fadli Zon sebagai Ketua Delegasi menyampaikan pernyataan awal bahwa Barat dan siapapun yang mendukung kekejaman Israel di Gaza akan kehilangan kompas moral. Bahkan praktik yang dilakukan Israel sekarang ini adalah praktik NAZI di era modern.
Gencatan Senjata
Meskipun gencatan senjata sementara selama 4 hari perlu disambut baik, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengingatkan komunitas internasional khusunya Uni Eropa, harus tetap memperhatikan keadaan di Gaza. Ia juga menuntut akuntabilitas Israel.
“Kita perlu menyambut baik langkah gencatan senjata 4 hari ini. Khususnya untuk bantuan kemanusiaan, tapi harus ada solusi permanen agar tercipta perdamaian di kawasan,â€kata Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (26/11).
Akuntabilitas, lanjutnya, merupakan elemen yang krusial dalam tragedi kemanusiaan di Gaza. Karena itu, penting bagi Uni Eropa menekan Israel untuk menghentikan pembunuhan terhadap warga Palestina. Mendorong gencatan senjata secara permanen, dan menggalang upaya untuk menyelidiki Israel atas genosida terhadap rakyat Palestina.
“Saya juga ingatkan Uni Eropa bahwa agenda bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas tidak akan ada artinya. Jika hak-hak rakyat Palestina tak diperhatikan,†tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.
