Gelar Rapat Maraton, DPR Tetapkan Biaya Haji 2024 jadi Rp93,4 Juta

FTNews, Jakarta- Usai menggelar rapat maraton selama 11 hari dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Komisi VII DPR RI   akhirnya berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Adapun usulan awal Pemerintah melalui Kemenag RI untuk BPIH 2024 adalah sebesar Rp105 juta. Namun, setelah ditetapkan BPIH 2024 turun Rp11,6 juta atau menjadi Rp93,4 juta.

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin menentukan BPIH yang rasional dan moderat. BPIH 2024 tersebut Rp93,4 juta, per jemaah hanya membayar biaya sebesar Rp56 juta, atau sebesar Rp 60 persen,”ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Senin (27/11).

Rp56 juta tersebut lanjutnya, meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.

Adapun selebihnya, sebesar Rp37 juta atau 40 persen, bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah. Biaya tersebut meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.

“Secara keseluruhan nilai manfaat dari keuangan haji yang digunakan sebesar Rp 8.200.040.638.567 untuk diberikan kepada para calon jamaah yang berjumlah 241.000. Jadi, nilai BPIH 2024 yang sudah ditetapkan tidak memberatkan para jemaah tapi  tetap bisa memberikan keadilan bagi calon jemaah,”ungkapnya.

Antrean Jemaah

Sementara itu, total  kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M adalah sebanyak 241.000 jemaah.

Dengan rincian yaitu kuota untuk jemaah haji regular sebanyak 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah.

“Sehingga itu yang harus kita jaga, karena yang antri masih banyak, masih ada 5,3 juta (jemaah). kita harapkan mereka juga mendapatkan keadilan yang sama, mendapatkan nilai manfaat yang sama. Kita bisa saja menggratiskan pun Haji bisa tapi hanya tahun ini, tahun depan gimana,”tandas Ashabul.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong kepada pemerintah untuk tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada para jemaah.

“Pertama, tentu yang paling penting adalah layanan selama di Tanah Suci. Ketersediaan beberapa komponen penting seperti misalnya akomodasi, hotel kami mendorong betul. Agar konsisten hotel tersebut memang minimal setingkat dengan bintang tiga,”ujar Ace.

Demikian pula soal makanan, lanjut Ace, pihaknya meminta pemerintah menyediakan layanan konsumsi bagi para jamaah dengan selera nusantara.

Sementara soal transportasi, pihaknya secara khusus meminta ketersediaan transportasi bagi jamaah agar seimbang .

Lebih lanjut, ia meminta kepada kementrian agama dan BPKH agar memberikan keringanan pada jemaah. Utamanya untuk melakukan pelunasan setoran biaya haji tahun ini dengan metode cicilan.

“Sampai kemudian batas terakhir dari pelunasan setoran pada saat menjelang keberangkatan,” pungkasnya.