FTNews – Sejak tahun 1950-an, Indonesia mengadakan program untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan pangan negara. Namun, sudah hampir 70 tahun Indonesia masih gagal meningkatkan ketahanan pangannya.
Program-program dari Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi mengalami kegagalan. Apa yang pemerintah Indonesia bisa lakukan untuk mewujudkan impian itu?
Beberapa negara di Asia sukses meningkatkan ketahanan pangannya, bahkan sebelumnya mereka sempat mengalami krisis. Berdasarkan penelitian dari Technium, berikut negara yang sukses keluar dari krisis pangan.
Krisis Pangan Akibat Perang Saudara
Vietnam merupakan salah satu negara dengan produksi makanan yang tinggi di ASEAN. Siapa sangka, Vietnam pernah mengalami krisis ketahanan pangan.
Perang saudara di tahun 1957 – 1975 menyebabkan banyak lahan pertanian rusak. Lokasi-lokasi yang dulunya adalah lahan pertanian, berubah menjadi ladang ranjau.
Puncak krisis makanan di Vietnam terjadi di tahun 1985-1986. Vietnam terpaksa mengimpor 1 juta ton pangan dari beberapa negara. Bahkan saat itu Indonesia berada di kestabilan pangan sehingga dapat menyumbang 50.000 ton beras.
Namun, Vietnam berhasil bangkit dan menjadi eksportir beras terbesar di dunia setelah Thailand. Di sektor pertanian, beras tetap menjadi simbol dari ketahanan pangan di Vietnam, sehingga ada peraturan khusus dalam kebijakan negara tersebut.
Produksi beras yang tinggi tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi mereka dapat mengekspornya. Namun, produksi beras yang sangat tinggi tidak menjamin ketahanan pangan mereka.
Bangun Ketahanan Pangan
Penduduk Vietnam harus mengubah makanan pokok menjadi bervariasi dan mengikuti musim yang ada. Sehingga beras tidak lagi menjadi makanan pokok bagi mereka. Selain itu, Vietnam juga fokus dalam mengimpor produk-produk yang tidak bisa mereka tanam di negara mereka. Sehingga, perdagangan internasional menjadi prioritas dalam menjaga ketahanan pangan mereka.
Pemerintah Vietnam juga terus melakukan investasi di bidang pertanian, terutama beras. Mereka juga membangun infrastruktur seperti saluran irigasi, waduk, bendungan, dan flood control.Â
Selain itu, pemerintah Vietnam juga memberi insentif kepada petani dalam bentuk benih dan rumah produksi. Vietnam juga memastikan bahwa para petani mendapatkan upah setidaknya 20 persen dari harga produksi.
Mereka juga melibatkan para petani sebagai bagian terpenting dalam produksi dan distribusi beras. Vietnam juga memiliki lembaga bernama Vietnamese Vietnam Northern Food Corporation (Vinafood) I dan II.
Vinafood I bertugas untuk mengurus persediaan suplai beras dalam negeri, sementara itu Vinafood II mengurus perdagangan beras secara internasional. Jalur distribusi perdagangan beras melibatkan petani, pengepul, penggilingan padi, badan usaha beras, holding market, dan pasar eceran.
Untuk mempertahankan keberlangsungan, Vietnam melindungi lahan pertanian mereka dengan menjadikan mereka aset. Vietnam menentang keras perampasan lahan, konversi hak tanah secara ilegal, dan penggunaan tanah tidak berizin.
Bahkan, lahan pertanian di daerah aliran sungai sekitar Mekong dan Sungai Merah dilindungi oleh negara. Lahan pertanian yang berbasis irigasi juga mereka lindungi dan tidak boleh dikonversi.
