FTNews – Sebuah film dokumenter bertajuk Dirty Vote baru saja rilis di kanal Youtube rumah produksi WatchDoc. Rilis pada Minggu, (11/2), Film Dirty Vote mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Merespons tayangan kontroversial itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut, film Dirty Vote lebih mengutamakan narasi kebencian dan fitnah.
“Sebagian besar yang ada dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah. Narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2).
Ia pun justru mempertanyakan kapasitas para pakar hukum yang ada di film tersebut. Menurutnya, dalam film itu seperti ada keinginan untuk mendegradasi pemilu dengan narasi tak berdasar.
“Di film tersebut, saudara Zainal Arifin Mohtar menyampaikan agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman. Justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri,”tandas Habib.
Tindakan mereka, lanjut Habib, yang menyampaikan informasi yang sangat argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, bersebrangan dengan sikap rakyat saat ini.
“Intinya, kami menyarakan pada rakyat tetap tenang dan tidak terhasut. Serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut,”tuturnya.
Langkah Hukum
Meski begitu, Habib mengatakan belum akan mengambil langkah hukum. Karena TKNÂ saat ini sedang fokus untuk hari pemungutan suara 14 Februari.
“Situasi sekarang kami konsentrasi pengamanan pencoblosan. SDM kami juga tidak memadai untuk melakukan langkah-langkah hukum. Jadi, kami cadangkan dulu hak-hak kami untuk melakukan langkah hukum,”terangnya.
Sebagai informasi, Film Dirty Vote garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Secara keseluruhan, Dirty Vote adalah dokumenter yang di sampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.
Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Dalam film tersebut, ketiganya menerangkan bahwa berbagai instrumen kekuasaan telah di gunakan untuk tujuan memenangkan pemilu.
