FTNews – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki luas wilayah seluas 81.725 kilometer persegi. Meski bukan provinsi yang besar, namun provinsi ini adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia.
Pasalnya, terdapat sumber daya timah sebesar 2,18 juta ton dengan cadangan sebesar 1,97 juta ton pada tahun 2021. Sementara itu, potensi bijih timah pada provinsi kepulauan ini mencapai angka 6 juta ton dengan cadangan bijih timah sebesar 6,1 juta ton.
Keberadaan timah ini menjadi sumber utama dalam menopang perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Banyak investasi yang masuk untuk menambang timah-timah yang bergelimangan di bawah tanah Pulau Bangka. Akan tetapi, ini juga menjadi malapetaka bagi lingkungan Pulau Bangka.
Pada tahun 1999, muncul banyaknya penambangan timah inkonvensional. Sebabnya, Bupati Bangka kala itu mencabut timah sebagai komoditas strategis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
Penambang-penambang ilegal kerap membuka lahan tambang yang baru dan hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Tidak hanya berasal dari penambang-penambang ilegal, namun sebuah perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada lingkungan.
Seorang ahli lingkungan hidup dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, menghitung kerugian yang timbul dari pertambangan timah milik perusahaan itu.
Hero memperkirakan bahwa kerusakan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu periode tahun 2015-2022 mencapai Rp271,06 triliun.
“Kalau semua digabungkan, kawasan hutan dan nonkawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang harus ditanggung negara adalah Rp271.069.688.018.700,†jelas Hero di Gedung Kejaksaan Agung pada 19 Februari 2024.
Berdasarkan pengamatan citra satelit, ia mendapatkan bukti-bukti akan adanya tindak pidana dalam bentuk kerusakan lingkungan. Baik aktivitas dalam aktivitas, maupun luar aktivitas.
