FTNews -Â Untuk menangani banjir dan longsor di kawasan pemukiman, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan membuat rencana program terkait dengan drainase tata kota.
Pembuatan rencana program tersebut dilakukan untuk memetakan penataan saluran air.
“Ini yang kerap jadi masalah, drainasenya tidak tahu ada atau tidak. Bahkan, ada yang tertutup saat pembangunan. Ini yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) sehingga perlu dibuat blue print secara keseluruhan,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, baru-baru ini.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengemukakan dengan program tersebut diharapkan nantinya saluran air di permukiman dan jalan bisa terdeteksi dengan baik sehingga tidak menyebabkan banjir atau genangan.
Lebih lanjut, ia mencontohkan di kawasan Bukit Sari yang tak jauh dari Nasmoco Gombel sering tergenang. Setelah dirunut, daerah tersebut dahulunya merupakan embung dan drainase. Namun, kini malah tertutup dan diganti seperti penampungan air bawah tanah.
Selain rencana program drainase, nantinya juga akan dibuat rencana program tata kota mengenai perizinan. Hal tersebut perlu dilakukan sebab sering terjadi kurang koordinasi antardinas.
Ita mengatakan kurangnya koordinasi tersebut dicontohkannya, yakni terkadang Dinas Penataan Ruang (Distaru) mengeluarkan izin kepada pengembang perumahan atau investor, tetapi izin tersebut tidak diketahui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), DPU, ataupun pemangku wilayah.
“Kasusnya seperti longsor di beberapa perumahan kemarin, ternyata dinas lain nggak tahu. Baru tahu saat terjadi longsor. Nah, setelah dicek belum diserahkan fasum (fasilitas umum) dan fasosnya (fasilitas sosial),” katanya.
Ita menegaskan kembali bahwa penanganan banjir dan rob menjadi PR yang harus diselesaikan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.
“Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang berbeda sehingga harus terintegrasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Budi Prakosa mengatakan, rencana program tersebut berkaitan dengan rencana 20 tahun mendatang.
“Otomatis kami harus menyiapkan dokumen-dokumen kebijakan semua sektor, baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk transportasi dan sumber daya air ini sedang kami siapkan,” katanya.
Ia melanjutkan, pada tahun ini, Bappeda bertugas menyusun dokumen terkait dengan sumber daya air di Kota Semarang.
“Kami sudah punya naskah akademik, cuma dalam perkembangannya ada perubahan dinamika wilayah. Terlebih, komponen sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan hidrologi, tetapi juga ada potensi perusak karena bencana atau sumber daya,” katanya.
