FTNews.co.id, MEDAN – Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rianto maju dalam kontestasi Pilkada 2024.
Perwira polisi ini maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Asahan dan telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat.
Lantas apakah boleh, anggota polisi yang masih aktif ikut dalam pemilihan kepala daerah? Berikut tanggapan Polda Sumut.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan sah-sah saja anggota Polri ikut dalam Pilkada.
“Maju dalam pemilihan kepala daerah itu merupakan hak politik siapapun termasuk anggota Polri,” ujarnya, Rabu 28 Agustus 2024.
Hadi mengatakan tidak ada aturan baku yang melarang anggota Polri menjadi bakal calon kepala daerah.
“Jika masih status bakal calon tidak ada aturan baku di UU atau peraturan lainnya harus mundur,” ungkapnya.
Meski demikian, Hadi melanjutkan, apabila nantinya terpilih dan telah menjadi kepala daerah, maka yang bersangkutan mesti mundur dari anggota Polri.
“Tetapi, setelah ditetapkan secara resmi sebagai calon pasangan kepala daerah, maka ybst harus segera diproses pemberhentian secara resmi dari keanggotaan Polri,” ujarnya.
Hadi mengatakan hal ini tertuang dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Kapolri no 3 tahun 2005 tentang pedoman bagi anggota Polri dalam mengikuti pemilihan calon kepala daeran dan wakil kepala daerah.
Diketahui, AKP Rianto menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Asahan sejak bulan Juli tahun 2023.
Sebelum menjabat sebagai Kasat Reskrim, AKP Rianto pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Patumbak dan Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Polrestabes Medan.
Kini, AKP Rianto juga merambah ke ranah politik dengan menjadi calon Wakil Bupati Asahan mendampingi Taufik Siregar yang merupakan calon Bupati Asahan di Pilkada 2024.
Selain Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan, Partai Gerindra juga telah memberikan dukungan terhadap pasangan Taufik Siregar dan Rianto di Pilkada Asahan.
