FT News – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan sejumlah kalangan yang dituduhkan kepadanya terkait berusaha menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024.
Ia menegaskan, bahwa dirinya bukanlah ketua partai politik sehingga tidak memiliki urusan terkait pencalonan siapapun di Pilkada 2024.
“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?” ucap Jokowi usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan respirasi Ibu dan anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/08/2024).
Jokowi kembali menekankan bahwa setiap partai politik dan koalisi partai politik memiliki mekanisme masing-masing terkait pencalonan tokoh di ajang Pemilihan Kepala Daerah. Partai politik pun menurutnya memiliki hak sendiri untuk mengusung pasangan calon atau tidak.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah biasa selalu dituding dalam berbagai masalah. “Saya itu kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya masalah itu saja. Dituding menjegal, dituding menghambat. Ya tapi kan memang itu urusan partai politik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan karena ada campur tangan lain yang tidak menyetujui Anies maju.
“Anies ini memang menjadi opsi bagi PDIP dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin. Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan,” papar Ono Surono dalam konferensi Pers di KPU Jawa Barat usai mengantarkan pendaftaran bakal pasangan calon Pilgub Jabar.
Ketika ditanyakan siapa orang yang disebut menghalangi Anies untuk dicalonkan, Ono Surono menyebut sosok itu bernama Mulyono.
Diketahui saat ini nama Mulyono diasosiasikan oleh publik sebagai Joko Widodo. Nama Mulyono merupakan nama masa kecil Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah keras tudingan cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
“Keputusan dicalonkan atau tidak dicalonkannya seseorang itu diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing,” ucap Ari Dwipayana.
