FT News – Peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu, Bjorka kembali beraksi. Kali ini ia diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Setidaknya, ada 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Breach Forums. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no handphone, email dan lain-lain,” jelas teguh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tambahnya.
Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorkan pada September 2024.
Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data itu dibanderol dengan harga 10 ribu US Dollar atau sekitar Rp153,1 miliar.
“Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna,” demikian tulis Bjorka dalam forum gelap tersebut.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X, juga mengungkapkan penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon dan tanggal lahir.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi,” cuit Falcon Feeds.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. “Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Dwi Astuti.
