FTNews — Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan TP2DD Award sebagai Provinsi Terbaik 2024 untuk wilayah Jawa-Bali.
Penghargaan ini diberikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Pengarah Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) kepada Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024), dikutip dari keterangan Humas Prov Jabar.
Selain Jawa Barat, bank bjb juga mendapatkan penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2024. Penghargaan tersebut menegaskan komitmen BPD Jawa Barat dan Banten (bjb) dalam mendorong transformasi digital di sektor perbankan daerah.
Acara TP2DD Award ini dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, yang turut berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi digitalisasi di daerahnya masing-masing.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung kebijakan transaksi elektronik di pemerintah daerah.
“Terkait dengan digitalisasi, Indonesia sebagai pimpinan ASEAN tahun lalu telah mendorong dan mendukung Digital Economy Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini menjadi sangat penting, terutama dalam perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemda. Saat ini sudah 87,9 persen atau 480 pemerintah daerah yang terlibat, dan tentunya ini harus terus ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Ia juga menambahkan bahwa realisasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan target yang telah tercapai sebesar 7,91 persen secara year-on-year, dimana kontribusi tertinggi berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga meningkat, dengan partisipasi pemerintah daerah yang bertambah dari 90,2 persen pada 2023 menjadi 93,3 persen pada tahun ini.
“Pada tahun 2024, Satgas P2DD memberikan penghargaan tambahan bagi pemerintah daerah yang baru bergabung. Diharapkan Kementerian Keuangan bisa mengalokasikan tambahan transfer dana insentif dengan kenaikan Rp1 triliun, yang pembagiannya dilakukan tiga kali dalam setahun atau setiap empat bulan,” tambahnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah dan BPD lainnya untuk terus berinovasi dalam mendukung digitalisasi dan mendorong peningkatan kinerja di sektor pemerintahan serta perekonomian daerah.***
