Forumterkininews.id, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI yang sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Menurut Prasetyo, kenaikan tunjangan anggota Dewan di Ibu Kota semata-mata demi kepentingan masyarakat.
Diketahui, anggaran gaji dan tunjangan untuk anggota dan ketua DPRD DKI tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar Rp 26 triliun. Selain gaji, anggaran untuk kunjungan kerja luar negeri juga naik 100 persen.
Kenaikan anggaran ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah dianggap perlu menyisihkan lebih banyak anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Prasetyo menegaskan, kenaikan anggaran gaji dan tunjangan anggota Dewan di DKI itu memang untuk kepentingan masyarakat.
“Kenaikan itu bukan buat kita, melainkan buat masyarakat dan pihak ketiga,” kata Prasetyo beberapa waktu lalu.
Menanggapi kecaman kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Menurut Prasetyo, jika kenaikan tunjangan tersebut tidak layak, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat langsung mencoret usulan kenaikan itu.
Nyatanya, anggaran tersebut disetujui Kemendagri. Ia beranggapan, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di DKI juga sudah membaik sehingga tidak masalah jika ada sedikit kenaikan tunjangan.
“Dinaikkan sedikit (tunjangannya) untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat. Apa yang dipinta masyarakat kita bantu,” ujar dia.
Politisi PDI-P juga menjabarkan bahwa anggota Dewan di Ibu Kota tidak mendapatkan kenaikan gaji. Kata dia, yang mengalami kenaikan adalah tunjangan anggota Dewan, dan anggaran tersebut ujung-ujungnya untuk membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ini kan yang beredar di berita bahwasanya gaji anggota dewan naik, ini (gaji) enggak naik, tunjangannya yang naik, yaitu untuk membantu program pemerintah,” ungkapnya.
