FT News – Publik Indonesia tengah ramai menyoroti perihal tunjangan wakil rakyat, anggota DPR periode 2024/2029. Diketahui anggota DPR berjumlah 580 orang itu mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Tunjangan itu diberikan lantaran anggota DPR periode 2024/2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.
Sebagai gantinya kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, para wakil rakyat itu mendapatkan tunjangan perumahan dengan nilai Rp50 juta per bulan.
Dikatakan Indra, hal itu merupakan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPRR dengan fraksi-fraksi sebelum pelantikan anggota periode 2024/2029.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan anggota DPR di Swedia. Di negara Skandinavia itu, para politisi bahkan dianggp warga tidak berhak untuk hidup bermewah-mewah.
Artikel yang ditulis oleh jurnalis Swedia, Claudia Wallin pada 2019 membeberkan mengapa politisi di negara itu tak berhak hidup bermewah-mewah.
“Meski terdengar aneh bagi banyak wakil rakyat di negara lain, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisi,” tulis Wallin di paragraph pertama artikelnya yang berjudul ‘In Sweden, Former PMs Push Shopping Trolleys, Mayors Queue for Public Buses’
Di Swedia, para politisi dan wakil rakyat hidup layaknya orang di Indonesia. Naik tranportasi publik, tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas. Tak hanya legislator, sejumlah menteri di Swedia juga berpergian dengan bus dan kereta api yang penuh sesak.
Selain itu, legislator di Swedia tidak punya kekebalan hukum, mereka dapat diadili seperti masyarakat pada umum.
Bahkan dari laporan Wallin yang publish di The Wire, anggota dewan di Swedia tidak punya sekretaris dan kantornya hanya berukur delapan meter persegi.
“Saya yang menggaji mereka. Dan saya tidak melihat alasan tepat untuk memberikan mereka hidup mewah,” kata warga Swedia, Joakim Holm.
Bahkan jika ada politisi yang ketahuan naik taksi bakal menjadi tajuk berita dan bakal mendapat protes dari warga.
Di Swedia, sosok seperti Puan Maharani—ketua parlemen bahkan mendapat kartu untuk gunakan angkutan umum. Di Swedia, hanya Perdana Menteri yang berhak gunakan mobil dinas dan mendapat pengawalan dari pasukan keamanan.
Claudia Wallin dalam tulisannya berbagi pengalaman pribadi saat melihat langsung bagaimana eks PM Swedia, Carl Bildt begitu tak punya lagi jabatan langsung menjadi warga pada umumnya.
“Ia mendorong troli sendirian di supermarket. atau wali kota Stockholm harus antri di halte bus untuk menuju kantornya,” tulis Wallin.
Di Swedia pada 1990-an sempat terjadi skandal politik yang melibat wakil PM Mona Sahlin. Coba tebak apa skandalnya?
Bukan korupsi atau menonton film dewasa saat sidang, Sahlin jadi skandal lantaran ketahuan membeli sebatang cokelat, popok bayi dan beberapa barang pribadi menggunakan kartu kredit pemerintah.
Skandal Sahlin ini dikenal di Swedia sebagai kasus Toblerone. Pemerintah Swedia harus membayar mahal atas kelakuan Sahlin tersebut.
