Forumterkininews.id, Jakarta – Kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah menjadi salah satu fokus perhatian Komisi VI DPR RI. I Gede Sumarjaya “Demer†Linggih, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyoroti kinerja Menteri Perdagangan RI, M. Lutfi yang tidak maksimal.
Demer mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan seluruh jajarannya mengawasi serta melakukan operasi pasar. Hal ini bertujuan agar program satu harga minyak goreng terlaksana dengan baik.
Lebih lanjut, Demer meminta Kemendag melakukan upaya penncegahan penimbunan komoditas oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.
“Mendag harus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran.†kata anggota DPR RI dari Dapil Bali, Senin (7/2).
Demer juga mengingatkan bahwa Mendag Lutfi harus mapu mengawal dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Dimana ketentuan harga minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter.
“Ini yang harus benar-benar dikerjakan Mendag Lutfi secara maksimal. Ini untuk kepentingan rakyat,†tambah Demer.
Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa melaksanakan program-program domestic market obligation dan domestic price obligation dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik.
Berantas Kartel Minyak
Kenaikanan harga minyak goreng sendiri sudah terjadi akhir November 2021. Bahkan kini selain mahal. Ketersedaiannya juga makin minim, bahkan langka di sejumlah daerah. Kondisi itu akhirnya membuat minyak goreng kembali menjadi langka.
“Wajar mereka ketakutan minyak goreng semakin mahal dan semakin susah didapatkan, karena ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih bagi pelaku UMKM yang sangat dirugikan karena mahal dan langkanya minyak goreng ini,†ucap Demer.
Demer menyayangkan masalah harga minyak goreng yang terus berlanjut dan semakin sulit dikendalikan, karena lambatnya Mendag menangani masalah ini.
“Seandainya, Mendag lebih cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan ini, saya kira masalah ini bisa lebih cepat selesai dan tak perlu menyengsarakan rakyat lebih lama,†tutur Demer.
Demer juga tak menampik jika muncul dugaan penghilangan barang saat pemerintah mulai melakukan operasi pasar besar-besaran. Ia menduga hal itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu ia juga meminta Mendag untuk memberantas kartel-kartel minyak goreng.
“Sudah saatnya kartel minyak goreng ini diberantas,†tambah Demer.
Jika masalah ini berlarut-larut, Demer memperkirakan kondisi ini akan dapat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi yang sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi.
