Forumterkininews.id, Jakarta- Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai wacana penundaan Pemilu 2024 hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai politik. Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa parpol dengan elektabilitas rendah dibayangi ketakutan jelang pemilu.
“Ini juga dibayang-bayangi ketakutan elektabilitas yang rendah. Terutama Pilpres, bagaimana posisi popularitas elektabilitas Cak Imin kemudian Airlangga Hartarto, kemudian bagaimana posisi PAN sebenarnya menarik untuk dilihat,” kata Ari, Selasa (1/3).
“Bahwa ada ‘kekhawatiran’, ketakutan soal elektabilitas di Pilpres dan di Pileg. Daripada meneruskan Pemilu, lebih baik kita buying time dulu 1-2 tahun untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” lanjutnya.
Menurut Ari, perpanjangan masa jabatan ini akan menguntungkan pihak yang sedang berkuasa dan tidak akan didukung oleh oposisi. Ia menganggap inisiator wacana ini dianggap telah nyaman berada di posisi kekuasaannya masing-masing.
“Jadi ada godaan untuk terus berkuasa, mempertahankan durasi kekuasaan,” pungkasnya.
Seblumnya wacana penundaan pemilu mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan hal ini pada Rabu (23/2). Dia menilai penundaan pemilu penting dilakukan demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. PAN belakangan telah menyatakan sikap mendukung usulan itu
Sementara itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim setidaknya ada enam alasan untuk mendukung usulan penundaan Pemillu 2024 dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pertama, tuturnya, situasi pandemi yang masih berlangsung yang memerlukan perhatian khusus.
Kedua, kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Ketiga, lanjut Zulhas, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, termasuk di antaranya perang Rusia-Ukraina, serta harga minyak dunia yang tidak menentu.
Keempat, kata dia, anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan rakyat. Kelima, program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.
Keenam, Zulhas juga menyoroti tingginya angka kepuasan publik terhadap Jokowi menurut hasil survei Litbang Kompas, mencapai 73,1 persen.
