Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga daging sapi di tanah air. Menurutnya pemerintah mesti mendengar aspirasi para peternak dan pedagang. Agar kebijakan intervensi tepat dan jitu untuk mengendalikan harga daging sapi.
“Mogoknya para pedagang akibat harga daging sapi yang melonjak mencapai Rp 150.000 per kilogram harus segera disikapi. Sebab daging sapi merupakan komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun,†ujar Johan.
Untuk mengatasi gejolak harga daging, politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk menghentikan ketergantungan impor dan melakukan pengembangan sapi lokal terutama di wilayah timur Indonesia.
“Banyak daerah seperti di Sumbawa, Bima dan lain-lain yang cocok untuk pengembangan sapi. Karena tersedia lahan yang luas dan cocok untuk memelihara sapi,†tegas Johan.
Johan menambahkan, penyebab terus bergejolaknya harga daging karena rendahnya pertumbuhan sapi lokal. Dibanding pertumbuhan konsumsi daging sapi secara nasional.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini meminta pemerintah segera mengatasi masalah ini terutama untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga yang stabil.
“Harus ada kebijakan penetapan hambatan perdagangan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan impor daging yang malah terus meningkat,†usul Johan.
Ia mengatakan pemicu melonjaknya harga daging sapi adalah meningkatnya harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia.
Oleh karena itu lanjut Johan, harus ada keberanian berupa kebijakan untuk menurunkan volume impor sapi bakalan dan daging sapi. Hal ini harus dialihkan melalui peningkatan produksi daging sapi lokal tanpa menguras populasi sapi potong lokal.
Legislator Senayan ini mengusulkan agar pemerintah berani membuat terobosan untuk memajukan peternakan sapi di tanah air. Salah satunya melalui peningkatan teknologi dalam negeri. Kemudian memberi penurunan suku bunga kredit bagi semua peternak rakyat di bidang usaha peternakan.
“Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat ditunggu oleh para peternak dan pelaku usaha peternakan untuk peningkatan daya saing peternakan nasional menuju kemandirian pangan nasional,” tutup Johan.
