Forumterkininews.id, Jakarta – Masuknya Kecamatan Sepaku dalam kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menjadi pertanyaan. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meminta ruang diskusi bersama Badan Otorita IKN.
Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa mengatakan, idealnya ada ruang diskusi dengan Badan Otorita IKN Nusantara. Terutama mengenai Undang-Udang Ibu Kota Negara yang telah disahkan dan peraturan turunannya.
Ruang untuk berdiskusi bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mempersiapkan semua yang diperlukan. Kemudian menyinergikan kebijakan dengan rencana pemindahan IKN Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ingin mendiskusikan kepentingan kabupaten yang terakomodasi dalam rencana pemindahan IKN. Termasuk kepastian aset daerah yang masuk wilayah IKN Nusantara.
“Aset pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk wilayah IKN itu, ada sejumlah aset fisik dan non fisik,” ujar Hamdam Pongrewa di Penajam, Jumat (25/3),.
“Sejumlah aset diupayakan tetap dalam kepemilikan pemerintah kabupaten apabila Kecamatan Sepaku keluar dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambahnya.
Pemerintah kabupaten telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat. Salah satunya agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku dan tanah 43 hektare di kawasan peternakan Trunen tidak diambil alih.
Lahan pemerintah kabupaten seluas 43 hektare yang memiliki bangunan peternakan sapi dan guest house, lokasinya strategis. Berhadapan langsung dengan pintu masuk menuju lokasi inti IKN Nusantara.
Selain itu, terdapat 45 ASN (aparatur sipil negara) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertugas di Kecamatan Sepaku, serta di Kelurahan Sepaku, Maridan, Pemaluan dan Kelurahan Mentawir.
“Aset pemerintah kabupaten serta ASN di IKN perlu diperjelas statusnya, dan diharapkan agar Badan Otorita juga membangun daerah penyangga di sekitar kawasan IKN,” kata Hamdam Pongrewa.
