Forumterkininews.id, Jakarta- Wacana pengumpulan dana proyek (IKN) dari urunan masyarakat atau sistem crowdfunding menuai polemik. Hal ini membuat Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama geram. Dia mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati soal urunan tersebut.
Suryadi mengatakan, pemerintah menganggap crowdfunding merupakan mekanisme yang sah untuk memperoleh pendanaan IKN. Alasannya memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan IKN. Namun justru, kata dia, masyarakat harus hati-hati.
“Masyarakat harus jeli, urun dana akan dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala tertentu. Seperti misalnya, taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan,” kata Suryadi kepada wartawan, Kamis (31/3).
Menurut dia, crowdfunding yang dimaksud oleh pemerintah adalah crowdfunding yang bersifat sosial, bukan komersial. Sehingga masyarakat jangan berharap mendapatkan imbal hasil dari crowdfunding ini.
Suryadi mengatakan, PKS menilai ada ketidakadilan dalam sistem urunan tersebut. Sebab, dana-dana yang dikumpulkan dari investor justru diarahkan ke pembangunan yang bersifat komersil seperti jalan tol sehingga mendapatkan imbal hasil. Sedangkan crowdfunding masyarakat bersifat sosial.
“Jadi masyarakat diminta untuk membantu pemerintah dan investor dalam membangun IKN tanpa mendapatkan apa-apa,” ucapnya.
Atas dasar itu, kata Suryadi, Fraksi PKS di DPR RI menolak permintaan urunan masyarakat dalam pembangunan IKN. Pemerintah diminta tetap menepati janjinya membangun IKN dengan mengandalkan investor.
Penolakan Wagub Kaltim dengan Skema Crowdfunding
Hal serupa juga diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mukyadi. Dia beralasan jangankan untuk patungan membangun IKN, buat beli minyak goreng saja susah
“Wacana patungan bangun IKN kurang tepat apabila membebankan rakyat. Sebab, sejak awal pembiayaan IKN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, ” ujarnya, Kamis (31/3).
Menurutnya dari awal, Pusat yang membiayai. Ataupun, mungkin kalau ada yang kurang ya, tetap jadi urusan Pusat lah Hadi yakin, memungut uang rakyat untuk membangun IKN sangat tidak mungkin dilakukan. Mengingat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun ini. “Masyarakat kan terbatas dananya,†ungkapnya.
Kendati demikian, politisi Partai Gelora itu berpikir positif terhadap pernyataan Kepala Otorita IKN Nusantara yang mewacanakan patungan bangun IKN. “Wacana yang dilontarkan itu, cuma menyasar para konglomerat,” tandasnya
