Forumterkininews.id, Jakarta – Empat orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat dinonaktifkan dari tugasnya. Hal ini terkait kasus dugaan suap opini WTP yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin. Bahkan Kepala BPK Jabar telah dinonaktifkan dari jabatannya.
“Kami sudah menonaktifkan kepala perwakilan BPK provinsi Jabar,” kata Ketua BPK Isma Yatun di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (28/4).
Empat pegawai BPK perwakilan Jabar yang dinonaktifkan, yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.
Bahkan, kata Isma, keempat tim pemeriksa atau auditor juga bakal diadili majelis etik BPK. Ia mengatakan proses itu dilakukan untuk menjaga independensi BPK.
“Kami senantiasa memohon petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan amanah. Serta mengawal pengelolaan keuangan negara bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Isma.
Diketahui dalam kasus tersebut, sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Mereka, yakni Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik sebagai pemberi suap.
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah sebagai penerima suap.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
