Forunterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menangkap puluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
Menurutnya tindakan ini malah memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun.
“Atas kejadian ini, saya mendesak pemeritah hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Khususnya yang terjadi di sektor perkebunan, sebab pemerintah harus sadar bahwa 60% konflik agraria terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit. Konflik ini terjadi di sepanjang Pulau Sumatera dan Pulau lainnya,†ucap Johan.
Politisi PKS ini menyebutkan, seringkali upaya penyelesaian sengketa lahan selalu gagal. Bahkan seringkali petani mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil karena bargaining yang lemah dibanding perusahaan yang punya kuasa modal.
Johan berharap pemerintah berlaku adil pada petani. Dirinya juga meminta aparat untuk bersikap lebih manusiawi kepada petani. Karena para petani seringkali menjadi korban dalam situasi konflik lahan ini.
Penyebab Konflik Agraria
Johan menilai kasus lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang terjadi di Bengkulu akibat lahan yang telah dikelola petani sawit diambil alih perusahaan. Modusnya melalui keterangan akta pinjam pakai sehingga memunculkan konflik tanpa penyelesaian.
“Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit,” tutur Johan.
Legislator Senayan ini berharap pemerintah bisa mengurai benang kusut penyebab konflik dan selalu menghadirkan sikap adil bagi petani dan pihak mana pun serta membantu petani. Ia juga mengatakan,
Politisi PKS ini menilai akar konflik terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap. Serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa.
“Maka menangkap para petani sawit adalah tindakan gegabah dan sembrono. Untuk itu pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini†pungkas Johan Rosihan.
