Forumterkininews.id, Jakarta – Polda Sumatera Selatan menangkap dua pelaku pembuatan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu di Kabupaten Banyuasin.
Kepala Subdit III Kejahatan dan Kekerasan Ditkrimum Polda Sumsel, Kompol Agus Prihadinika mengatakan, kedua pelaku berinisial EK (53) warga Rimba Jaya, Air Kumbang, Banyuasin. Kemudian YS (34) warga Siring Agung, Ilir Barat I, Palembang.
Dua pelaku yang diduga membuat SHM palsu itu ditangkap Timsus Mafia Tanah di tempat persembunyian masing-masing, Jumat (29/7) malam.
“Ya, Jumat malam itu EK ditangkap di rumahnya dan YS di sebuah hotel di Palembang,” kata dia.
Dia mengatakan YS berperan sebagai editor dokumen SHM program PTSL (program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah). Dirinya juga kerap mengaku sebagai pegawai kantor pertanahan (BPN) Banyuasin. Kemudian pelaku Efendi merupakan mantan kepala desa daerah setempat.
Namun, menurut dia, kasus tersebut masih dalam pengembangan bersama personel Subdit Harta dan Benda (Harda) Polda Sumsel.
“Pelaku dan beberapa saksi masih diperiksa, segera kita umumkan hasilnya nanti,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Timsus Mafia Tanah Kompol Haris Dinzah mengatakan pelaku YS mengaku sebagai pegawai Kantor BPN Banyuasin nenawarkan kepada korban untuk satu SHM senilai Rp4,5 juta.
“Alasannya jalur cepat atau VIP sampai SHM tersebut selesai. Kemudian diserahkan kepada korban,†kata dia.
Modus Pelaku
Namun, lanjutnya, korban curiga setelah mengecek kebenaran SHM tersebut ke Kantor BPN Banyuasin. Lantaran tahun yang ada di sertifikat seharusnya 2022 tetapi tertulis 2020.
“Saat dicek pegawai BPN Banyuasin sertifikat tersebut bukan produk Kantor BPN Banyuasin alias palsu,†kata dia.
Menurutnya, puluhan warga yang sudah tertipu berkoordinasi dengan BPN Banyuasin, kemudian membuat laporan resmi ke Polda Sumsel.
Dalam penangkapan para pelaku, Polisi menyita beberapa barang bukti di antaranya 19 lembar SHM kepemilikan atas tanah palsu. 16 bundel SPH (surat pengakuan hak). Dua buah laptop merek Lenovo, flash disk yang berisi dokumen SHM dan SPH palsu dan sejumlah perlengkapan percetakan
Atas kasus dugaan tersebut para pelaku disangkakan melanggar Pasal 263, 264 dan 266 KUHP terkait pemalsuan sertifikat tanah dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara.
