Hadapi Gejolak Perekonomian Global, Pemerintah Didesak Jangan Boros

Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menghadapi gejolak perekonomian global yang cukup serius.

Dua hal penting tersebut yakni menghentikan pengeluaran yang tidak prioritas, dan kedua, mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat. Saat ini menurutnya, perekonomian sedang menghadapi ancaman.

“Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” kata Ecky dalam keterangan resminya, Senin (15/8).

Dijelaskan Ecky, dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan.

“Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,”imbuhnya.

 Ecky mendesak pemerintah fokus untuk menyeleseikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi seluruh keinginan dan ambisi pemerintah.

  “Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk melakukan dua hal. Pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat,” tegas Ecky.

 Pengeluaran tidak penting dan serampangan tersebut, salah satunya adalah kereta cepat. Sejak awal, menurutnya, kereta cepat ini sudah sangat bermasalah.

 Langkah kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan. Prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut,”tandasnya.

BACA JUGA:   Jokowi: Digitalisasi di Bidang Pertambangan Tidak Boleh Tertinggal

 

Artikel Terkait