Forumterkininews.id, Bangkok – Mahkamah Konstitusi Thailand sepakat untuk menskors Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dari tugas resmi. Pengadilan mengumumkan langkah itu dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke media.
Menurut laporan CNN, perombakan kepemimpinan yang tidak biasa itu menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu, yang memerintahkan Prayut untuk mundur sementara mempertimbangkan jika dia melanggar batas masa jabatan delapan tahun yang baru-baru ini tertulis dalam konstitusi.
Prayut mengambil peran sebagai perdana menteri setelah kudeta militer pada 2014 sebelum memenangkan pemilihan umum yang kontroversial pada 2019.
Sementara itu, dia memerintahkan konstitusi kerajaan untuk ditulis ulang, melarang perdana menteri menjabat lebih dari delapan tahun. Namun pertanyaannya sekarang adalah apakah Prayut telah melanggar batasnya sendiri.
Awal pekan ini, pengadilan menerima petisi yang ditandatangani oleh 172 anggota parlemen oposisi yang mengklaim pemerintahan Prayut dimulai pada 2014, ketika ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta.
Pengadilan juga kemungkinan akan mempertimbangkan apakah masa jabatannya secara resmi dimulai pada 2017, ketika konstitusi ditulis ulang, atau bahkan 2019, setelah pemilihan.
Lima dari sembilan hakim konstitusi sepakat pada hari Rabu bahwa Prayut harus ditangguhkan sementara pengadilan mempertimbangkan masalah tersebut, tetapi tidak memberikan batas waktu untuk putusan tersebut. Pengadilan memberi Prayut 15 hari untuk mengajukan pernyataan balasan mengapa dia harus mempertahankan pekerjaan itu, begitu dia secara resmi menerima surat pengadilan.
Dalam sebuah pernyataan, kantor Prayut mengatakan dia menghormati keputusan pengadilan tersebut. Untuk sementara, posisinya akan digantikan oleh Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan.
