Forumterkininews.id, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori menegaskan akan mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) demi memastikan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia pun mempersilakan masyarakat untuk melaporkan langsung kepada anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jika mendapati ada penyelewengan pada BLT BBM.
“Peristiwa di tengah masyarakat, semisal mengenai BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran,†kata Bukhori dalam keterangannya, Kamis (8/9).
“Mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapapun. Termasuk soal penyelewengan bansos,”
Pihaknya memiliki sejumlah sumber daya yang memadai diantaranya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan, dan jaringan yang dibentuknya di dapil masing-masing.
Dalam rangka kerja kolaborasi, sumber daya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan.
“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,â€Âimbuhnya.
Menurutnya, laporan masyarakat secara langsung kepada Anggota DPR di dapil jika mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya merupakan cara paling efektif.
Lantaran anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII dapat berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yakni Kementerian Sosial.
“Karena kalau lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial, apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya,” ungkap Bukhori.
Sementara itu, Command Center yang disediakan oleh Kementerian Sosial pada nomor telepon 021171 yang disebut siaga 24 jam.ÂÂ
Mereka siap melayani bila ada keluhan, banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
